NusantaraInsight, Makassar — Masih dalam suasana Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia, Ma’REFAT INSTITUTE Sulawesi Selatan kembali menggelar agenda diskusi bulanan bertajuk REFORMING ke-25, pada Minggu, 24 Agustus 2025.
Bertempat di Kantor LINGKAR-Ma’REFAT Makassar, pertemuan kali ini mengusung tema: “Membaca Ancaman Kedaulatan Bangsa pada 80 Tahun Kemerdekaan Indonesia.”
Berbeda dari diskusi-diskusi sebelumnya, kali ini Ma’REFAT INSTITUTE mengajak peserta sebagai narasumber mewakili bidang dan keahliannya masing-masing. Forum kali ini serupa FGD (_Focus Group Discussion_), sekitar 16 orang peserta dari berbagai kalangan melakukan curah pendapat atas isu yang diangkat hari itu.
Moderator membuka diskusi tepat pada pukul 14.00 Wita. Di usia 80 tahun kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan yang tak kalah berat dari masa perjuangan fisik: ancaman kedaulatan nonmiliter. Jauh dari hingar bingar parade militer, ancaman ini merayap masuk melalui sektor-sektor vital, menggerogoti kemandirian bangsa dari dalam.
Salah seorang peserta memberikan pandangan, “Korupsi menjadi musuh terdepan yang paling nyata.” Pidato kenegaraan yang menggaungkan tema, “Bersatu, Berdaulat, Sejahtera” terasa ironis ketika praktik korupsi masih menjamur.
Parlemen, lembaga yang seharusnya menjadi benteng rakyat, justru disorot karena tingginya pengeluaran, terutama untuk perjalanan dinas.
Peserta yang merupakan Aparatur Sipil Negara ini menjelaskan bahwa budaya “Serakahnomic” di mana sisa anggaran dianggap rezeki, telah merusak integritas sebagian aparatur negara.
Mentalitas korup ini, yang bahkan tidak lagi memunculkan rasa malu, menunjukkan betapa rapuhnya nilai-nilai moral yang menjadi pondasi bangsa.
Ancaman ini juga merambah ke persoalan kedaulatan pangan dan energi. Seperti yang diungkapkan oleh Muadz Ardin, Direktur Lembaga Inisiasi Lingkungan dan Masyarakat (LINGKAR) Sulawesi, “Meskipun diklaim surplus 4 juta ton beras, pengelolaan hasil pertanian yang tidak berkelanjutan dan kebijakan yang sering berubah membuat kedaulatan pangan menjadi rentan.”
Kemandirian yang seharusnya ditegakkan melalui produksi dan akses, justru terhambat oleh minimnya akses pasar bagi petani. Selain itu, Indonesia juga belum memiliki pengelolaan hasil pertanian yang berkelanjutan. Kebijakan yang kerap berubah setiap tiga tahun membuat kontrol terhadap produksi tidak pernah stabil.
Peserta lainnya menambahkan, 93% pembangunan energi baru terbarukan (EBT) dikuasai _Independent Power Producer_ (IPP). Di sektor energi, proyek-proyek vital justru dibangun dengan utang berbunga tinggi, mengundang pertanyaan besar tentang masa depan kemandirian energi nasional yang juga akan menjadi ancaman kedaulatan bangsa.
