NusantaraInsight, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menjelaskan visi-misi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025–2029.
Itu dipaparkan dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna Keempat Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024/2025 dengan agenda penjelasan Wali Kota, di DPRD Makassar, Rabu (11/6/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD merupakan kewajiban konstitusional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dokumen RPJMD menjadi pedoman pembangunan selama lima tahun ke depan serta merupakan pengejawantahan janji politik kepala daerah kepada masyarakat.
“RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan wujud nyata dari aspirasi dan amanat rakyat yang diterjemahkan dalam program pembangunan yang terencana, terukur, dan terintegrasi,” papar Munafri, dihadapan anggota Dewan yang terhormat.
Menurutnya, RPJMD Kota Makassar Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan visi nasional Indonesia Emas 2045 dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar. Visi yang diusung adalah “Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan”.
Munafri menjelaskan, istilah “Ungguul” merujuk pada Makassar sebagai kota maju dengan SDM unggul, ekonomi produktif, dan teknologi inovatif. Kemudian, “Inklusif” menekankan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, dalam pembangunan kota.
Selanjutnya, “Aman” menggambarkan kota yang bebas dari gangguan sosial dan kriminalitas, sementara “Berkelanjutan” mencerminkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan ketangguhan menghadapi perubahan iklim.
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Munafri-Aliyah trlah merumuskan tujuh misi strategis, yaitu: pertama, Meningkatkan daya saing ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Kedua, Meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan dasar. Ketiga, Mewujudkan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan. Keempat, Mengembangkan pusat inovasi, seni budaya, dan pariwisata.
Kelima, Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan ketertiban umum. Keenam, Memperluas akses pelayanan bagi perempuan, anak, disabilitas, serta mendukung pemuda dan keluarga. Ketujuh, Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana.
