NusantaraInsight, Makassar — Angka stunting Kabupaten Bantaeng turun signifikan mendapatkan apresiasi pada Rembuk Stunting Tingkat provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 di Ruang rapat pimpinan Lt.2 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jum’at (26/4/2024).
Apresiasi ini disampaikan oleh narasumber Prof. dr. Veni Hadju, MSc, PhD yang mengangkat tema pembahasan stunting dan “peran lintas sektor dalam percepatan penurunan angka stunting Provinsi Sulawesi Selatan”.
Profesor di bidang kesehatan itu terus menerus menyebut dan mengapresiasi capaian penurunan angka stunting kabupaten Bantaeng secara signifikan.
Dia sekaligus menampilkan gambar layar dimana terdapat daftar pola makan anak di wilayah Desa Pa’jukukang berubah setelah mendapat edukasi MPASI pangan lokal protein hewani dari tim pendampingan penurunan angka stunting.
Dia mencotohkan pemberian makanan anak yang sebelumnya yakni, Bubur, Nasi, Tambah kuah sayur dan kuah ikan berubah menjadi Nasi, Ikan, telur, sayur wortel, timun, semangka, dan pepaya.
Mendapat apresiasi capaian penurunan angka stunting tingkat kabupaten Bantaeng, secara terpisah Pj Bupati Bantaeng Andi Abubakar ketika dihubungi media ini, Senin (29/4/2024) menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak, utamanya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) serta beberapa OPD terkait yang dengan semangat dan kerja kerasnya dapat menurunkan angka stunting di kabupaten Bantaeng.
Diketahui, angka stunting Kabupaten Bantaeng sebelumnya 22,1% (sumber data SSGI 2022) menjadi 15,8% (sumber data SKI 2023).
“Alhamdulillah, jika dilihat dari data Survey Kesehatan Indonesia (SKI) stunting di Kabupaten Bantaeng turun 6,3%,” ungkapnya.
“Penurunan signifikan angka stunting di Kabupaten Bantaeng patut kita syukuri, akan tetapi ini jadi pelecut agar di Kabupaten Bantaeng ke depannya menjadi zero stunting,” singkatnya.
Sebelumnya, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sulsel gelar Rembuk Stunting 2024 dengan tema Penguatan Komitmen dalam Penanganan Penurunan Stunting Di Sulsel.
Ini adalah upaya percepatan penurunan stunting telah menjadi komitmen dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, melalui Peraturan Gubernur 6 Sulawesi Selatan nomor 19 tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Namun sebagaimana diketahui bahwa sulsel mengalami peningkatan prevalensi stunting berdasarkan survey Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023. Dimana persentase angka stunting masih tinggi dibanding angka rata-rata nasional.
Pada Acara tersebut juga dirangkaikan dengan penandatangan komitmen bersama Gerakan percepatan penurunan stunting secara konvergen, berkualitas, masif dan tepat sasaran provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 yang di tanda tangani oleh Forkopimda, OPD, Perguruan tinggi, Lembaga, organisasi profesi, organisasi Masyarakat, NGO, Dunia Usaha dan Media
Abdul Malik Faisal, S.H., M.Adm.Pemb yang mewakili Pj. Gubernur Sulsel menyampaikan bahwa Rembuk Stunting merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non pemerintah dan Masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama-sama melakukan konfirmasi, sinkronisasi, dan sinergisme hasil Analisis Situasi serta rancangan Rencana Kegiatan dari OPD penanggung jawab layanan di daerah ini,” tambahnya
Abdul Malik berharap melalui Rembuk Stunting ini saya harap masing-masing stakeholder dapat mengambil perannya masing-masing.
“Melalui Rembuk Stunting ini, saya harap setiap stakeholder dapat mengambil peran masing-masing, untuk bersatu dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Selatan. Kolaborasi dalam intervensi antar sektor, baik kesehatan maupun non-kesehatan, sangat penting karena keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan kolaboratif dari seluruh sektor.” ungkapnya
Sementara itu, Kepala DP3A-Dalduk KB Prov. Sulsel Andi Mirna, S.H menyampaikan bahwa, pada tahun 2024 rembuk stunting Prov. Sulsel ada 7 poin tujuan yang fokus akan dicapai yakni (1) melakukan integrasi perencanaan dan penganggaran yang ada di kab/kota, (2) melakukan upaya pembinaan dan pengawasan dukungan sumber daya dari pemprov ke pemkot/pemkab, (3) menyampaikan capaian dan evaluasi program,/kegiatan penurunan stunting, (4) menyampaikan hasil pelaksanaan konvergensi penurunan stunting di kab/kota, (5) mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi, dan (6) membangun komitmen public dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegras.
“Integrasi, evaluasi, dan komitmen adalah hal menjadi fokus utama dalam Rembuk Stunting dalam membangun dukungan publik dan mencapai target penurunan stunting” Tambah Andi Mirna
Andi Mirna juga menyampaikan harapannya dalam kegiatan Rembuk Stunting ini. Beliau berharap bahwa melalui forum ini, akan tercipta pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas masalah stunting dan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapinya.
Ketua Tim Kerja Stunting BKKBN Sulsel, Irmawahyuni Bahtiar yang juga hadir sebagai narasumber mengemukakan bahwa Seluruh desa/kelurahan wajib melaksanakan konvergensi stunting. yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama menyasar kelompok sasaran prioritas yang tinggal di desa untuk mencegah stunting.
Selain itu, menurutnya Pentingnya monitoring dan evaluasi dalam berkoordinasi kepada seluruh pihak terkait dengan seluruh stakeholder (seluruh kader) yang ada di desa/kelurahan sehingga betul-betul memberikan dampak pada penurunan prevalensi stunting.
