Ketika menjawab komentar Munjin Asyari mengenai ‘kolom kosong’ itu benda mati, Ajiep mengemukakan, politik dan demokrasi itu adalah sistem, tidak bisa disalahkan, yang salah adalah manusia-manusia yang melaksanakan sistem tersebut.
Menjelang pelaksanaan pilkada serentak 2024 di Indonesia, Ajiep Padindang melaksanakan kunjungan kerja terakhir guna memantau dan mengawasi tahapan pelaksanaan pilkada pada beberapa kabupaten di Sulsel. Hasil pemantauannya mengungkapkan, hampir 50% daerah kabupaten/kota mengeluhkan belum cairnya biaya pelaksanaan tahap persiapan pilkada.
“Kondisi lokal di beberapa daerah, tahapan pilkada sudah berjalan. Namun ada dua temuan di KPU Bone misalnya penyesuaian usia pemilih karena baru pertama akan menggunakan hak pilih. Kedua, pemilih yang meninggal atau berpindah domisili,” ujar Ajiep.
Soal belum cairnya dana pilkada tersebut, Ajiep menjelaskan, hingga 23 Juli 2024 ada beberapa kabupaten/kota yang belum mendrop dana tahapan pilkada ke KPUD karena tidak tersedianya dana di Pemda. Padahal, dana pilkada sudah dialokasi dan ditetapkan pada APBD 2023.
“Akibatnya, penyelenggaraan tahapan pilkada di daerah-daerah berjalan ‘tertatih=tatih’, ujar Ajiep Padindang dalam pertemuan yang berakhir pukul 18.00 Wita tersebut. (MDA).
