Makassar, NusantaraInsight — Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Makassar Dr. Pantja Nur Wahidin melantik dan mengukuhkan pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) periode 2025–2030, Sabtu (23/5/2026) di Aula BBGTK Makassar.
Menurut Pantja, struktur kepengurusan ini dipastikan mendukung upaya perlindungan profesi dan pemberian layanan hukum bagi anggota PGRI di kota ini.
Ia juga berpesan agar pengurus yang baru dilantik untuk memperkuat akses layanan hukum bagi anggota PGRI serta memperkuat prosedur penanganan kasus yang melibatkan tenaga pendidik.
“Para pengurus LKBH agar bekerja sistematis untuk memberikan konsultasi dan pendampingan hukum profesional sehingga guru di Kota Makassar dapat menjalankan tugasnya tanpa kekhawatiran atas persoalan hukum,” ujar Pantja.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antar-bidang di PGRI untuk mempercepat respons terhadap kebutuhan hukum guru, termasuk pendampingan kasus ketenagakerjaan, perlindungan profesi, maupun advokasi kebijakan.
“Saya juga mendorong seluruh pengurus LKBH yang baru dilantik agar menjalankan amanah dengan integritas dan akuntabilitas tinggi,” pungkasnya.
Susunan Pengurus LKBH PGRI Kota Makassar masa bakti 2025 – 2030
Penanggung Jawab
Dr. Pantja Nur Wahidin, S.Pd., M.Pd., (Ketua PGRI Kota Makassar)
Dr. Abd. Azis Karim, S.Pd., M.Si., (Sekretaris PGRI Kota Makassar)
Pengarah
Nurdin, S.Pd., SH., M.Pd., (Ketua Bidang Bantuan Hukum dan Perlindungan Profesi)
Susunan pengurus harian LKBH PGRI Kota Makassar periode 2025–2030 adalah sebagai berikut:
Ketua: Sainal Abidin, S.H., M.H.
Wakil Ketua: Dr. Aliem Bahri, S.Pd., M.Pd.
Wakil Ketua: H. Irwan, S.H., M.H.
Sekretaris: Syamsul Alam, S.Pd., Gr., M.Pd.
Wakil Sekretaris: Muhammad Faudzi Ahsani, S.H., M.H., CPLA
Bendahara: Nurmawati, S.Pd., M.M.
Wakil Bendahara: Sintawati S., S.Pd., Gr., M.Pd.
Anggota: Dr. Nasrun, S.Pd., M.Pd.; Muh. Rayhan Ramadhan, S.H.; Andi Arya Batara, S.H.; H. Muhammad Tallasa, S.Pd., M.M.; Oddang Tadda, S.Pd., M.Pd.; Nurul Anggraini, S.Pd., M.Pd.
