“Jika sekretariat sudah ada, pengurus dari daerah yang kesulitan mendapatkan penginapan bisa menginap di sekretariat,” ujarnya.
Menanggapi rencana tersebut, pengurus PGRI kabupaten dan kota se-Sulsel menyambut positif dan secara kolektif menyatakan dukungan.
Mengingat pengadaan kantor sekretariat merupakan kepentingan organisasi, rapat pleno juga membuka ruang partisipasi bagi pengurus provinsi maupun kabupaten/kota untuk memberikan sumbangan agar pengadaan sekretariat dapat terwujud pada tahun 2026.
Dari aspek hukum, LKBH PGRI Sulsel Mursalim SH., MH menyatakan telah melakukan kajian secara matang terkait rencana pengadaan aset tersebut.
Mursalim menyebutkan bahwa untuk sumbangan sukarela pengadaan Sekretariat PGRI Sulsel itu diatur juga dalam AD/ART PGRI.
“Jadi dari aspek hukumnya itu tidak melanggar karena tertuang di AD/ART PGRI,” tegasnya.
Ia juga menghimbau kepada seluruh PGRI Kabupaten Kota yang mendapatkan pertanyaan terkait legal standing dari permintaan sumbangan tersebut, agar kiranya dapat menghubungi dirinya untuk diberikan penjelasan secara rinci.
Ia juga berharap agar LKBH di tingkat kabupaten dan kota senantiasa menjalin komunikasi dan koordinasi guna mengantisipasi potensi persoalan hukum di kemudian hari. (Ulla/Suara PGRI)
