Lebih dari itu, korupsi merusak kepercayaan investor internasional. Investor mencari stabilitas dan transparansi dalam lingkungan bisnis. Ketika birokrasi korup, investor enggan menanamkan modal mereka karena risiko yang tidak terprediksi.
Tanpa kepercayaan investor, terutama dari luar negeri, Indonesia akan kesulitan meningkatkan jumlah modal asing yang sangat penting untuk pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, korupsi juga memperburuk alokasi sumber daya. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan terbuang sia-sia.
Lebih lanjut, korupsi melemahkan kapasitas pemerintah dalam merespons tantangan global, seperti perubahan iklim, ketidakstabilan geopolitik, atau krisis kesehatan.
Tantangan besar lainnya yang tidak boleh diabaikan adalah rapor merah demokrasi Indonesia. Menurut Indeks Demokrasi, beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan kualitas demokrasi di Indonesia.
Economist Intelligence Unit membuat indeks demokrasi.
Di tahun 2014: Skor demokrasi Indonesia adalah 6,95, menempati peringkat 49.
Namun di tahun 2023: Skor Indonesia turun menjadi 6,53, dengan peringkat 56. Indeks demokrasi Indonesia menurun.
Kelemahan demokrasi ini tampak pada melemahnya lembaga-lembaga untuk check and balances, seperti melemahnya DPR dan partai politik.
Demokrasi yang sehat adalah fondasi penting untuk mencapai kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Tanpa demokrasi yang kuat, kebijakan ekonomi sering kali diambil tanpa konsultasi publik yang cukup, sehingga legitimasi dan dukungan terhadap kebijakan menjadi lemah.
-000-
Maka reshuffle kabinet diperlukan sebagai cara Prabowo membuat para menteri bekerja maksimum.
Apalagi kabinet Prabowo lumayan “gemuk.” Jika bertambah menteri dan wakil menteri tak menjadi tambahan prestasi, reshuffle kabinet sejak tahun pertama, bahkan enam bulan pertama menjadi pilihan.
Reshuffle kabinet yang dilakukan sejak 6 bulan hingga 1 tahun pertama harus menjadi langkah awal untuk memastikan bahwa kementeriannya diisi oleh orang-orang yang kompeten dan memiliki integritas tinggi.
Jika ada menteri yang tidak mampu menjalankan visi besar untuk Indonesia, maka mereka harus segera diganti. Ini akan memberikan sinyal yang kuat bahwa Prabowo memiliki standar yang tinggi dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan bersih.
Ini juga akan menjadi lonceng yang keras di telinga menteri dan wakil menteri. Mereka kini berada di bawah Presiden yang meletakkan standar yang tinggi agar kapal Indonesia cepat berlayar.
Kita bisa belajar dari contoh Lee Kuan Yew di Singapura. Dalam masa pemerintahannya, Lee menerapkan kebijakan yang sangat keras terhadap korupsi dan membangun pemerintahan yang bersih dan efisien.
Itu menjadi dasar kemajuan Singapura dari negara berkembang menjadi pusat keuangan global. Keberhasilan Lee membuktikan bahwa kepemimpinan yang bersih adalah kunci kemajuan ekonomi yang berkelanjutan.
Prabowo harus belajar dari pendekatan ini dan memastikan bahwa pemerintahannya tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerintahan yang bersih.
Tentu, di samping tantangan domestik, Prabowo juga harus siap menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
Perubahan iklim adalah ancaman nyata yang bisa memengaruhi sektor-sektor penting di Indonesia, seperti pertanian, perikanan, dan energi.
Dalam skenario terbaiknya, Prabowo harus mendorong Indonesia menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan. Hal ini akan memerlukan investasi besar dalam teknologi bersih dan infrastruktur ramah lingkungan, serta kemitraan strategis dengan negara-negara maju yang memiliki teknologi hijau.
