Penulis : Ahmad Robbani
NusantaraInsight, Polman — Pilar negara adalah fondasi yang mendukung struktur dan kestabilan sebuah negara. Namun, sayangnya, di negeri ini, kita menyaksikan betapa hancurnya pilar-pilar tersebut.
Eksekutif yang terkoyak oleh skandal korupsi, legislatif yang terperangkap dalam jaringan kepentingan pribadi, yudikatif yang kehilangan independensinya, dan pers yang digunakan sebagai alat propaganda penguasa yang akhirnya dilemahkan.
Semua itu menjadi cerminan kehancuran sebuah sistem yang seharusnya melindungi dan mensejahterakan rakyat.
*Eksekutif: Korupsi dan Keangkuhan*
Pemerintahan yang seharusnya menjadi penjaga keadilan dan pelayan rakyat malah terjerat dalam jaringan korupsi dan nepotisme.
Skandal demi skandal merobek kredibilitasnya. Proyek-proyek besar yang seharusnya menjadi tonggak kemajuan, ternyata hanya menjadi ladang untuk memperkaya segelintir elit koruptor.
Dana publik yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, malah mengalir begitu saja ke kantong para pejabat yang rakus dan tidak bertanggung jawab.
*Legislatif: Perjuangan Tanpa Hasil*
Dewan perwakilan yang seharusnya menjadi suara rakyat, malah menjadi tempat berkumpulnya para politisi yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan publik.
Undang-undang yang seharusnya melindungi rakyat, malah digunakan untuk melindungi diri mereka sendiri dan kelompok kepentingannya.
Para wakil rakyat yang seharusnya menjadi penyalur aspirasi masyarakat, malah terjebak dalam lingkaran kepentingan politik yang membingungkan dan merugikan.
*Yudikatif: Hilangnya Kepercayaan Publik*
Sistem peradilan yang seharusnya menjadi penjaga keadilan, malah terkoyak oleh intervensi politik dan tekanan dari penguasa.
Keadilan menjadi barang mahal yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang yang memiliki kekuasaan dan kekayaan.
Para hakim yang seharusnya menjadi penegak hukum, malah terjebak dalam politik kotor dan intrik kekuasaan.
Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan semakin luntur, dan hukum hanya menjadi alat untuk menjaga kekuasaan, bukan untuk mensejahterakan rakyat.
*Pers: Tertekan dan Dibungkam*
Media massa yang seharusnya menjadi wakil rakyat dalam menyuarakan aspirasi dan mengawasi pemerintah, malah menjadi korban dari tekanan dan intimidasi.
Kebebasan pers yang seharusnya dijamin oleh konstitusi, malah terkikis oleh intervensi pemerintah dan kepentingan politik tertentu.
Jurnalis yang berani mengungkap kebenaran, malah diintimidasi dan dimusuhi. Akibatnya, informasi yang diterima masyarakat menjadi terbatas dan terkadang tidak objektif, sehingga mereka sulit untuk membuat keputusan yang tepat.
