Catatan Agus K Saputra
NusantaraInsight, Ampenan — Dalam momentum Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pandangan yang penuh optimisme dan tanggung jawab terhadap target ambisius yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto: pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%.
Bagi sebagian kalangan, angka ini mungkin tampak terlalu tinggi, mengingat dalam sejarah ekonomi Indonesia, pencapaian pertumbuhan setinggi itu tergolong langka. Namun, bagi Purbaya, target tersebut bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sebuah tantangan bersama yang membutuhkan kerja kolektif, disiplin fiskal, dan keberanian untuk memperbaiki ekosistem ekonomi nasional.
Pernyataan Purbaya tidak hanya menggambarkan optimisme pemerintah, tetapi juga menegaskan filosofi baru dalam tata kelola keuangan negara: setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus memiliki daya dorong nyata terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Artinya, pembangunan ekonomi bukan sekadar berbicara tentang angka, tetapi juga tentang efektivitas kebijakan, kualitas belanja publik, dan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan iklim investasi yang produktif.
Purbaya menekankan bahwa mencapai pertumbuhan ekonomi 8% tidak mungkin dilakukan hanya dengan menambah belanja negara. Kuncinya terletak pada bagaimana pemerintah mengelola setiap alokasi anggaran agar mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, efisiensi dan efektivitas menjadi kata kunci. APBN bukanlah sekadar instrumen administrasi fiskal, melainkan mesin penggerak utama bagi pertumbuhan nasional.
“Pengelolaan APBN harus optimal di pusat maupun daerah,” tegas Purbaya. Ia mencontohkan, kunjungannya ke berbagai kementerian bukan untuk mengintervensi kebijakan, melainkan memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar bekerja untuk rakyat. Di sinilah letak pentingnya sinergi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Serapan anggaran yang cepat dan tepat sasaran akan mendorong konsumsi, mempercepat proyek infrastruktur, dan memperkuat daya beli masyarakat.
Selain itu, iklim investasi menjadi faktor penentu dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi. Indonesia harus mampu menciptakan lingkungan yang ramah terhadap investasi, baik domestik maupun asing. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, berkomitmen untuk menjadi fasilitator yang proaktif dalam memperbaiki regulasi, memberikan kepastian hukum, dan mempermudah proses birokrasi. Dengan demikian, aliran modal dapat tumbuh stabil, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan produktivitas sektor riil.
br
