Pertanyaan yang muncul dari kebijakan Gubernur Jawa Tengah ini adalah pejabat selevel apa yang harus naik sepeda atau berjalan kaki itu? Kalau pejabat eselon I, II, dan III, berlaku jugakah kebijakan itu? Masih diperlukan pertanyaan dan pertimbangan.
Orang naik sepeda dan jalan kaki di Indonesia, bukan karena kebiasaan, melainkan sekadar ikut ramai-ramai belaka.
Misalnya untuk acara peringatan tertentu yang mengagendakan acara naik sepeda ria dan jalan santai massal. Di luar acara-acara itu, yang banyak kita temukan naik sepeda — di Makassar khususnya — adalah komunitas bersepeda yang memang rutin bersepeda secara periodik.
Berbicara tentang naik sepeda ini, saya terkenang ketika mengunjungi Jepang pada tahun 2013. Suatu siang rombongan kami dari Unhas berkunjung ke Kyoto University. Pasalnya, “tour leader” kami, Dr.Ir. Agnes Rampisela, merupakan alumnis perguruan tinggi tertua (berdiri 18 Juni 1897) dan terkemuka di Jepang ini. Universitas ini semula bernama Kyoto Imperial University (Universitas Kekaisaran Kyoto). Pada tahun 1947 berganti nama menjadi Kyoto University hingga sekarang.
Ketika berjalan kaki memasuki kampus, dari arah sebelah kiri di bagian dalam gerbang kampus, Dr. Agnes Rampisela berpapasan dengan Profesornya ketika kuliah dulu yang sedang naik sepeda. Ketika disapa oleh mahasiswanya puluhan tahun silam itu, sang Profesor pun turun dari sepedanya dan membalas hormat gaya Jepang (membungkukkan badan) dari Ibu Agnes. Sang Profesor saya yakin waktu itu berusia berkisar 80-an tahun. Artinya dia masih dikaryakan karena bersepeda ke kampus Kyoyo University.
Melihat kejadian ini, pikiran saya melayang jauh kembali ke tanah air, kampus merah Universitas Hasanuddin tepatnya, disertai sebuah pertanyaan.
“Masih adakah Profesor di Unhas yang mau naik sepeda ke kampus?”.
Tidak perlu dijawab, cukup kita yang merenung sendiri-sendiri.
Hari MBG
Kembali ke MBG. Di kampung kelahiran saya, Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten Bima, sekitar 55-60 km di sebelah selatan Kota Bima, ada satu SDN. Sekolah yang didirikan 1 Agustus 1960, almamater saya hingga kelas 5. Pada saat duduk di kelas 5, saya magang di SDN Parado, sekitar 1,5 km dari Desa Kanca. Usai magang di sekolah yang kebetulan dipimpin ayah, saya pun diikutkan menjadi peserta ujian masuk SMP. Dan, lulus “secara misterius”.
Beberapa tahun kemudian, pemerintah Orde Baru mendirikan SD Inpres di tengah keberhasilan Program Keluarga Berencana (KB). Hanya berusia beberapa tahun menerima murid, SD Inpres yang berdampingan dengan SDN Kanca itu akhirnya bergantian menerima murid baru, hingga akhirnya ditutup sama sekali karena kekurangan murid.
