Iwan Azis mengenang, dahulu, kalau melakukan tugas jurnalistik ke daerah, bukan humas yang temani dan mengantar wartawan tapi langsung oleh bupati setempat. Sebagai wartawan, mereka dijamu di rumah dinas bupati. Era itu, profesi wartawan dihormati dan mendapat tempat tersendiri di kalangan kepala daerah.
“Kita makan bersama di rumah jabatan dalam suasana akrab dan hangat. Namun, itu semua diletakkan dalam hubungan profesional, sebagai wartawan dan pemerintah,” imbuhnya.
Beliau lantas menyebut beberapa nama pejabat era itu, antara lain Bupati Andi Made Ali (Bupati Soppeng, 1965-1979), dan Muh Suaib Pasang (Bupati Takalar, 1967-1978). Mereka ini bupati yang berlatar belakang tentara dan polisi.
Di Parepare, walikotanya Joesoef Madjid (periode 1977-1983), suami dari Ida Joesoef Madjid, juga mereka sambangi bila tengah dalam tugas jurnalistik.
Katanya, era itu gubernur, walikota, dan bupati masih ditunjuk oleh pemerintah pusat. Kalau seseorang di masa itu sudah jadi Pangdam (Panglima Komando Daerah Militer), maka kemungkinan akan jadi gubernur, misalnya Mayjen TNI (Purn) HZB Palaguna.
Sebelum menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, dua periode (1993-1998 dan 1998-1993), HZB Palaguna pernah menjadi Pangdam VII/Wirabuana (1991-1993).
“Kalau dahulu, menjadi pejabat itu bukan cuma garis tangan, tapi juga karena campur tangan dan tanda tangan,” kata Iwan Azis yang membuat kami semua tertawa.
Ada fenomena, berdasarkan amatannya. Katanya, bila Made Ali datang di suatu tempat, maka kepala daerahnya mesti bersiap-siap. Karena itu bisa pertanda akan diganti.
Beliau ini biasanya akan menjadi pelaksana tugas (Plt), antara lain pernah sebagai Plt Bupati Bone, tahun 1982-1983.
Media era itu, Makassar Press (Mapress), Indonesia Pos, Pos Makassar (Posma), Mimbar Karya, dan Tegas, yang semula bernama Marhaen. Marhaen yang digawangi Achmad Siala, seangkatan dengan PR.
Marhaen pernah bekerjasama dengan PR, melalui surat edaran tertanggal 1 Juli 1959, yang menyatakan bahwa Marhaen menjadi koran tetap yang mengiklankan Pedoman Rakyat. Koran itu dianggap mampu bersaing dengan PR, dengan tiras mencapai 3.500 eksemplar (wikipedia.org).
Ketika pecah G30S, Marhaen tutup, karena dianggap kiri. Lalu Tegas muncul, dipimpin oleh Syamsuddin DL, pernah jadi Ketua PWI Sulsel.
Tokoh-tokoh pers era itu, antara lain Burhanuddin Amin (Indonesia Pos), A Moein MG (Makassar Press), Rahman Arge (Pos Makassar), dan MN Syam (GEMA). Kira-kira ada 20an koran yang terbit di Makassar.
Ada juga Pos Minggu Pagi, dan surat kabar Bawakaraeng, milik Ramis Parenrengi, yang sempat berganti nama menjadi Diplomat, tapi kemudian kembali dengan nama Bawakaraeng.
Belakangan muncul Harian Fajar, yang didirikan oleh Harun Rasyid Djibe, saat zamannya Gubernur Andi Oddang. Harian Fajar berkembang pesat di era HM Alwi Hamu.
Tokoh-tokoh di balik nama besar Fajar, antara lain Syamsu Nur, Andi Syafiuddin Makka, dan S. Sinansari ecip. Harian ini ditopang dengan percetakan Bakti Baru di Jalan Ahmad Yani. Harian Fajar selanjutnya pindah ke Jalan Racing Centre, sebelum menempati Graha Pena, Jalan Jenderal Urip Sumoharjo. (*)
