Appi menambahkan, sebagai salah satu kota metropolitan di Kawasan Timur Indonesia, Makassar memiliki peran strategis yang membutuhkan dukungan kebijakan, regulasi, serta koordinasi lintas sektor dengan pemerintah pusat.
“Pertemuan ini sangat kami harapkan, menjadi kunci dalam memastikan kebijakan daerah berjalan seiring dengan arah pembangunan nasional,” harpa Appi.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban ini diharapkan menjadi awal dari semakin eratnya hubungan kerja antara Pemerintah Kota Makassar dan Kementerian Dalam Negeri, guna mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sedangkan, Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Makassar, Andi Ardi Rahadian, menambahkan, bahwa pertemuan antara Wali Kota Munafri dan Cheka, membahas sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kapasitas pemerintahan di Kota Makassar.
Menurut Andi Ardi Rahadian, diskusi tersebut menitikberatkan pada upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, efektif, dan berbasis sistem, sejalan dengan tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis.
“Salah satu fokus pembahasan adalah strategi percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kapasitas ASN pemerintahan di Kota Makassar, agar pelaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran,” ujar Andi Ardi Rahadian.
Dalam pertemuan tersebut, lanjut Ardi, turut dibahas pemanfaatan sistem digital yang mendukung efisiensi birokrasi, khususnya terkait pengelolaan aparatur sipil negara.
Salah satu inovasi yang menjadi perhatian adalah penerapan sistem e-Mutasi, yakni platform digital yang memfasilitasi proses mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) antar daerah secara lebih efisien, transparan, dan terintegrasi.
“Melalui sistem online e-Mutasi, proses mutasi ASN dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akuntabel. Sistem ini diharapkan mampu mengurangi birokrasi yang berbelit serta meningkatkan kecepatan dan kepastian dalam pengurusan mutasi antar daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah, menegaskan komitmen Kemendagri untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan, termasuk Pemerintah Kota Makassar.
Dukungan tersebut mencakup pembinaan, fasilitasi kebijakan, hingga penguatan regulasi daerah agar selaras dengan kebijakan nasional.
“Pada prinsipnya, Kemendagri terus mendorong dan mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan,” katnaya.
