Karaeng Gassing demikian akrabnya disapa kemudian menyampaikan bahwa karena dirinya malu akan sindiran orang tua siswa, akhirnya ia memutuskan untuk menutup dapur MBG selama 8 hari.
“Namun pihak Kepala SPPG Surianti datang kepadanya untuk meminta dibuka kembali, akhirnya saya buka lagi dengan syarat untuk supplier harus melalui mitra. Mengapa harus melalui mitra, karena sesuai misi MBG ini sendiri untuk memberdayakan UMKM setempat serta menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar dapur MBG,” terangnya.
“Dan ini disetujui oleh Kepala SPPG, akan tetapi kami selaku mitra merasa tercekik karena penentuan harga bahan makanan harus sesuai pagu RP.6500 dan diarahkan untuk mencari bahan makanan (beras) yang paling murah. Tentu hati saya berontak, karena visi MBG ini adalah memberikan makanan bergizi kepada anak bangsa, bukan sekedar makan saja,” keluhnya.
H. Arifin Kr, Gassing pemilik dapur MBG Panakkukang 2 berkomentar bahwa sudah sangat capek jika dapur MBG terus berpolemik.
Alasannya, karena manejemen dari kepala SPPG sangat tidak profesional dan terkesan arogan kepada kami selaku mitra.
“Kami berkaca kepada dapur MBG lain, mereka itu melakukan pembelanjaan bahan makanan dan roster resep makanan sudah diprogramkan per 10 hari, sehingga manajemennya bisa diatur karena ada stok barang yang terindikasi langka. Namun di tempat kami lain caranya. Kami disampaikan menu untuk esok hari itu, selalu tiba-tiba, dan pembelian bahan yang sedikit-sedikit dan hingga saat ini, kami mengeluarkan uang pribadi dulu untuk belanja, bahkan operasional dapur seperti exhaust yang terbakar juga kami yang talangi sendiri. Padahal ada dana operasional, tapi kami tak pernah digantikan,” ulasnya panjang lebar.
“Untuk itu, saya meminta kepada Kepala BGN baik itu yang ada di Pusat maupun di Sulawesi Selatan agar dapat mengaudit pengelolaan yang dilakukan kepala SPPG, jika ini tak dilakukan mungkin jalan terbaik yang saya harus tempuh adalah menutup dapur kami,” pungkasnya.
Sejumlah LSM Berkomentar
Situasi ini menimbulkan dugaan adanya praktik tidak sehat di balik mekanisme pengadaan. Ketua LSM Lantiknal, Ismail Situru, SH, menilai terlalu jauh jika SPPG ikut menentukan jalur pemasok.
“Patut diduga ada oknum yang ingin bermain untuk kepentingan pribadi. Kami akan investigasi lebih dalam,” tegasnya.
“Kritik ini seharusnya menjadi alarm bagi BGN dan pemerintah pusat. Anak-anak sekolah tidak boleh menjadi korban akibat kebijakan teknis yang tidak transparan, apalagi jika ada indikasi penyimpangan anggaran. Program prioritas Presiden jangan sampai rusak di tingkat pelaksana,” tandasnya.
br
