Nah, demi memenuhi janji politik mereka, KPID ikut terkena imbasnya. Maka dicarilah jalan, bagaimana agar anggaran kami tidak ikut dipotong. Kami membuat strategi sesuai potensi dan akses yang masing-masing kami punya.
Suatu hari, rencana anggaran ini akan dibicarakan dalam rapat di Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Komisi ini membidangi pemerintahan, termasuk KPID.
Saya dihubungi Andi Tadampali, Wakil Ketua KPID Sulawesi Selatan, untuk membersamai Pak Aswar Hasan. Saat tiba di gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, sudah ada Pak Aswar dan kepala sekretariat kami, H Banoding.
Setelah rapat, saya keluar dan bertemu sejumlah wartawan. Mereka bertanya, apakah anggaran KPID juga akan dikurangi? Saya jawab, iya.
Saya jelaskan, pemotongan anggaran ini sama saja membuat negara menggaji kami hanya untuk menonton TV dan mendengarkan radio. Karena hanya itu, yang bisa dilakukan dengan anggaran yang ada, yakni monitoring isi siaran.
Rupanya, keesokan harinya, pernyataan saya ini dikutip jadi judul berita di Tribun Timur: “Negara Bayar KPID Hanya Untuk Nonton TV”.
Alhamdulillah, berita ini ternyata berdampak positif. Saya ditelepon untuk pagi itu ke kantor KPID.
Katanya, ada pesan dari sebelah yang menyampaikan, agar tidak perlu lagi menyoal pemotongan anggaran KPID. Sebab, anggaran kami akan dikembalikan sesuai pengajuan semula.
Dengan pendekatan advokasi, berjejaring dengan teman-teman jurnalis, terbukti media efektif menjalankan fungsi kontrol dan membangun empati demi kemanusiaan.
Dan Pak Aswar Hasan menjadi bagian dari success story itu. (*)
