Salah satu strategi prioritas adalah digitalisasi pembayaran di berbagai sektor layanan publik. Pemerintah Kota Makassar kini semakin gencar mendorong penggunaan sistem pembayaran cashless agar transaksi lebih transparan dan akuntabel.
“Kami juga akan meningkatkan pengawasan dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memantau pendapatan dan pengeluaran,” jelas Munafri.
Langkah ini diharapkan tidak hanya mengurangi potensi kebocoran, tetapi juga mendorong budaya disiplin dan partisipasi aktif masyarakat dalam menunaikan kewajiban pembayaran retribusi dan pajak.
Uniknya, Pemerintah Kota Makassar memadukan digitalisasi dengan nilai kearifan lokal, seperti filosofi Sir’i yang bermakna kehormatan dan harga diri. Munafri menekankan, nilai ini akan menjadi dasar dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk taat membayar kewajiban secara sukarela dan bangga.
“Kami mencoba mengkombinasikan modernisasi digitalisasi dengan local wisdom untuk meningkatkan pendapatan daerah,” tambahnya.
Untuk mendongkrak pendapatan daerah yang ditargetkan melampaui angka Rp2 triliun tahun ini, Pemkot Makassar telah menyiapkan sejumlah langkah konkret.
Integrasi Pembayaran Parkir dengan Pajak Kendaraan Bermotor
Sistem ini akan memungkinkan parkir dibayarkan secara digital bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Para juru parkir (jukir) pun akan menerima gaji bulanan tetap, sehingga pengelolaan retribusi menjadi lebih efektif dan profesional.
Selain itu, Pemkot Makassar akan membangun sistem transaksi digital di pasar, agar setiap pembayaran tercatat dan hasilnya dapat dibagi secara transparan antara pemerintah kota dan pedagang.
Sebuah pasar percontohan akan dikembangkan dengan konsep smart market, menjadi model bagi pasar-pasar lain dalam penerapan sistem pembayaran digital dan transparansi pengelolaan pendapatan.
“Revitalisasi Pasar Tradisional akan menjadi pasar modern yang mampu menunjang pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan PAD,” tuturnya.
Munafri optimistis, langkah strategis ini akan menjadikan Makassar bukan hanya sebagai pionir kota digital di Indonesia Timur, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis teknologi dan budaya.
Munafri juga menyebut, Pemkot Makassar akan mengalokasikan lebih dari 45% APBD untuk belanja lokal, sebagai bentuk keberpihakan kepada pengusaha daerah. Selain itu, agenda event berskala besar akan menjadi magnet kunjungan ke Makassar.
Di tahun depan, Pemkot berencana menggelar event-event besar setiap bulan yang bisa menarik minimal 5.000 orang datang ke Makassar.
