NusantaraInsight, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengikuti Rapat Koordinasi Khusus Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara virtual, Selasa (2/9/2025).
Rakor ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri dengan agenda membahas perkembangan situasi terkini serta strategi pengendalian inflasi tahun 2025.
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Prof. Dr. Muhammad Tito Karnavian, bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan.
Kegiatan tersebut menjadi forum koordinasi lintas daerah dan pusat dalam menyikapi dinamika harga kebutuhan pokok serta menjaga stabilitas inflasi nasional.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga kestabilan harga barang dan jasa.
Menurutnya, pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga kerja bersama antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
“Kami di Makassar akan memperkuat koordinasi dengan seluruh stakeholder, mulai dari distribusi pangan, pengawasan stok, hingga intervensi pasar bila diperlukan, agar masyarakat tetap terlindungi dari gejolak harga,” ujar Munafri.
Ia juga menambahkan, Pemkot Makassar melalui TPID akan memaksimalkan program-program strategis, termasuk operasi pasar, dukungan pada sektor pertanian, serta digitalisasi distribusi pangan.
“Fokus utama kita adalah menjaga daya beli masyarakat dan memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang wajar,” tegasnya.
“Rakor ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, sehingga target inflasi 2025 tetap terkendali sesuai sasaran pembangunan nasional,” tambah Appi.
Pada kesempatan ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Prof. Dr. Muhammad Tito Karnavian menyampaikan kondisi inflasi nasional terkini dalam Rapat Koordinasi Khusus Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Tito menegaskan bahwa laju inflasi pada Agustus 2025 menunjukkan tren positif dengan angka 2,31 persen, turun dari bulan sebelumnya sebesar 2,37 persen.
“Angka ini cukup baik, yang mencatat minus 0,08 persen. Faktor utamanya adalah terkendalinya sektor pangan, minuman, dan makanan berkat ketersediaan yang cukup serta intervensi pemerintah melalui operasi pasar murah dan langkah lainnya,” ujar Tito.
Mendagri menjelaskan, rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi dasar evaluasi dalam rapat inflasi rutin.
Namun, rapat kali ini dipercepat untuk menindaklanjuti arahan Presiden yang sebelumnya disampaikan dalam pertemuan bersama jajaran kementerian dan kepala daerah.
