Jusman lantas memaparkan 11 penyebab kemacetan yang dia maksud. Yakni, pilihan mobilitas masyarakat, yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Volume kendaraan yang tinggi, tampak pada jumlah kendaraan yang beredar sangat banyak.
Lalu perilaku pengguna jalan, ini terkait kedisiplinan berlalulintas. Kemudian bottleneck dan kapasitas jalan, maksudnya jalannya sempit dan tidak memadai.
Penyebab lainnya, kata Jusman adalah parkir on-street, sehingga menghalangi lalu lintas. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur, terlihat pada aktivitas proyek yang mengganggu kelancaran jalan. Juga rekayasa lalu lintas, penataan ulang jalan yang justru menambah kemacetan.
Pesta dan event, yang menyebabkan kerumunan di jalan raya, demonstrasi yang menghambat pergerakan arus lalu lintas, serta insiden lalu lintas, seperti kecelakaan atau kejadian yang menutup jalan, termasuk dalam penyebab itu. Penyebab terakhir, yakni genangan banjir yang menghambat kelancaran perjalanan.
Namun, dia merangkum ke-11 penyebab itu menjadi 4 faktor utama permasalahan kemacetan di Kota Makassar. Yakni pilihan mobilitas masyarakat, perubahan kondisi alam, sistem dan infrastruktur transportasi, serta regulasi dan penataan ruang.
“Karena itu kita butuh publikasi media untuk mengubah mindset. Sebab persoalan ini memberi multiplier effect ke masyarakat dan berbagai aspek lainnya,” lanjut Jusman.
Menurutnya, data-data dan hasil kajian ini perlu dinarasikan oleh media. Ini untuk menyadarkan, betapa besarnya beban dan kerugian yang ditanggung masyarakat akibat persoalan transportasi, bila dikaitkan dengan isu mobilitas berkelanjutan.
Perlunya publikasi dan literasi dalam rangka penyadaran masyarakat (public awareness) juga disampaikan oleh Dr Ir Lucky Caroles, ST, MT, akademisi dari Universitas Hasanuddin (Unhas).
Dosen Pascasarjana, yang juga seorang praktisi dan peneliti bidang transportasi, jalan, jembatan, dan geoteknik itu malah menekankan pentingnya koordinasi antar instansi mengingat kewenangan dan kepemilikan jalan ada kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
Dia setuju perlu regulasi terkait penataan sistem transportasi dan mobilitas berkelanjutan. Namun yang lebih penting daripada itu, kata dia, adalah penegakan hukum atau law enforcement.
Zulkarnain Hamson, jurnalis senior yang juga seorang akademisi, dalam pemaparannya tentang Forensik Jurnalisme: Membedah Fakta Berita, mengingatkan teman-teman media dalam mengungkap berbagai fakta agar berita tak hanya akurat tapi juga kuat. Sehingga dapat mendorong terjadinya perubahan kebijakan publik publik.
