Karena itu, Pemkot berkomitmen untuk terus menghadirkan kebijakan dan program yang berpihak kepada masyarakat pulau.
“Kita tahu, ada perbedaan antara kondisi di daratan dengan di pulau. Bentuknya memang sangat timpang, sehingga perhatian pemerintah terhadap masyarakat pulau harus lebih besar,” tuturnya
“Komitmen kami jelas, masyarakat kepulauan tidak boleh tertinggal,” tambah Munafri.
Kunjungan Munafri-Aliyah di Pulau Kodingareng, itu bukan sekadar seremoni. Ini adalah pesan kuat bahwa pemerataan pendidikan bukan hanya tentang bangunan sekolah, tetapi tentang rasa keadilan, memastikan bahwa anak-anak di pulau pun mendapat hak dan perhatian yang sama seperti di daratan.
Di sela-sela gelak tawa siswa yang mencoba seragam barunya, tersimpan harapan besar bahwa dari pulau-pulau kecil di Makassar, akan lahir generasi yang berani bermimpi besar, dengan langkah kecil yang kini terasa lebih ringan berkat kepedulian banyak pihak.
Mereka adalah masa depan Makassar. Kalau pendidikan di pulau maju, maka Makassar akan tumbuh lebih merata.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menjelaskan bahwa bantuan seragam sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP di Kecamatan Sangkarrang tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Program ini murni hasil kolaborasi dan sinergi dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial (CSR).
“Untuk Kecamatan Sangkarrang, biaya penyediaan seragam sekolah disediakan oleh Ibu Melinda Aksa melalui Bosowa Peduli,” terangnya.
“Sementara tas dan tumbler disiapkan oleh Bank Sulselbar lewat program CSR-nya. Ini wujud nyata kolaborasi lintas sektor yang kami dorong,”. Lanjut Appi menjelaskan.
Kehadiran langsung Wali Kota Munafri Arifuddin, di tengah anak-anak sekolah di Pulau Kodingareng menghadirkan suasana haru sekaligus bahagia.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap anak, di darat maupun di pulau, memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan bermimpi.
Lebih lanjut, mantan Bos PSM itu menegaskan, kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta menjadi kunci dalam membangun Makassar yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Tidak semua program, katanya, harus bersumber dari APBD. Peran dunia usaha dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terluar.
Artinya, dalam membangun Makassar, tidak semua harus datang dari pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi lintas lini dan lintas sektor.
“Pemerintah dan pihak swasta harus bergerak bersama untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita di seluruh sekolah di Kota Makassar,” urai Munafri.
