NusantaraInsight, Makassar — Pemerintah Kota Makassar, Dipimpin Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah), terus mengupayakan langkah-langkah konkret untuk menanggulangi persoalan parkir liar yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama kemacetan di sejumlah titik strategis.
Melalui forum diskusi bersama berbagai pihak mulai dari Ditlantas Polda Sulsel, TNI, PD Parkir, hingga Dinas Perhubungan, Pemkot merumuskan roadmap penertiban parkir liar secara terpadu.
Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu menciptakan ketertiban, meningkatkan disiplin masyarakat, dan meminimalkan hambatan lalu lintas di Kota Makassar.
Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Makassar bersama jajaran Ditlantas Polda Sulsel, TNI, Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang, PD Parkir, serta unsur terkait lainnya menggelar rapat koordinasi pengawasan dan penertiban parkir liar di bahu jalan. Berlangsung di Rujab Wali Kota, Jumat (27/6/2025) petang.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, ini menegaskan komitmen bersama untuk segera menyusun roadmap penanganan persoalan parkir secara terpadu dan terukur.
“Saya yakin untuk menyelesaikan ini bukan persoalan satu-dua bulan. Harus ada roadmap yang menjadi panduan kita bersama, dengan target yang jelas kapan persoalan parkir ini tuntas. Tidak boleh lebih dari dua atau tiga tahun,” tegas Munafri.
Menurutnya, selama ini intervensi yang telah dilakukan, seperti penggunaan alat dan penertiban rutin, belum berdampak signifikan pada pengurangan kemacetan dan efek jerah ke jukir dan parkir liar.
Karena itu, Pemkot mendorong pola baru dalam pengelolaan parkir, termasuk memaksimalkan potensi parkir vertikal (building parking) dan kerja sama dengan pihak ketiga.
“Harus menjadi perhatian bersama. PD Parkir bekerja sama dengan pihak ketiga untuk membangun kantong parkir. Kalau di kawasan Boulevard, misalnya, harus ada gedung parkir,” imbuh Appi.
“Kita bisa libatkan mal, fasilitas publik, atau lahan kosong yang bisa disewa. Ini bukan hanya untuk menata parkir, tapi juga menambah pendapatan daerah,” tambahnya.
Selain infrastrumen penertiban, Wali Kota Munafri menekankan pentingnya ketegasan penegakan aturan di lapangan. Ia menyoroti praktik parkir yang semrawut, seperti kombinasi parkir serong dan paralel yang kerap memakan badan jalan.
“Aturannya sebenarnya sudah jelas. Tapi implementasi di lapangan sering terjadi pembiaran. Kalau mau paralel, ya paralel semua. Kalau serong, serong semua. Ini harus ditegakkan dengan konsisten,” ucapnya.
