“Setelah acara ini, jangan hanya pulang, lalu selesai. Kita harus melihat apa yang masih kurang di lapangan dan segera memperbaikinya. Digitalisasi harus benar-benar digunakan, bukan sekadar dipajang,” tegasnya.
Munafri mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk aparat pemerintah hingga individu, untuk aktif memanfaatkan teknologi.
Ia menambahkan bahwa smartphone bukan hanya untuk media sosial atau komunikasi, tetapi harus dioptimalkan sebagai alat transaksi.
“Kita harus mendekatkan diri. Teknologi tidak akan menunggu kita, kita yang harus ikut bergerak,”ujarnya.
“Semakin banyak orang menggunakan QRIS untuk belanja sehari-hari, semakin besar dampak positifnya bagi ekonomi lokal,” lanjut Munafri.
Dengan peluncuran QRIS ini, Pemkot Makassar menargetkan seluruh BUMD dan SKPD mengintegrasikan sistem pembayaran digital ke dalam layanannya.
Harapannya, pendapatan daerah lebih optimal, kebocoran berkurang, dan proses administrasi keuangan menjadi transparan serta akuntabel.
“Kita sudah sepakat hari ini. Kalau di kemudian hari masih ada selisih-selisih keuangan, berarti kita tidak komitmen. Transformasi digital bukan sekadar slogan, tetapi harus menjadi budaya kerja dan kebiasaan masyarakat Makassar,” tutup Munafri.
Sedangkan, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan apresiasi atas inisiatif PD Pasar, PD Terminal, dan PDAM Kota Makassar yang mulai menerapkan sistem pembayaran digital berbasis QRIS di sektor pelayanan publik, khususnya di pasar tradisional dan kawasan terminal.
“Sangat mendukung langkah ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Aliyah, langkah tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Kota Makassar dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.
“Transaksi non-tunai melalui QRIS bukan hanya mempermudah, tetapi juga memberikan rasa aman dan transparansi bagi pedagang maupun pengguna jasa terminal,” ujarnya di Pasar Pusat Niaga Daya, Kecamatan Biringkanaya.
Ia menambahkan bahwa penerapan QRIS di pasar dan terminal menjadi contoh konkret transformasi digital yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Selain efisiensi transaksi, sistem ini juga dapat meningkatkan akuntabilitas pendapatan daerah dan meminimalkan potensi kebocoran.
“Digitalisasi bukan hanya tren, tetapi kebutuhan untuk memastikan layanan publik lebih modern, cepat, dan akurat,” tegasnya.
Pada kesempatan ini, Kepala BI Sulsel,
Rizki Ernadi Wirnanda mengatakan, Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan berpandangan, digitalisasi transaksi melalui QRIS bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus segera diterapkan di seluruh sektor, termasuk pasar tradisional, restoran, dan layanan publik.
