Selain itu, dia menekankan pentingnya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sekolah.
Pemerintah Kota Makassar akan melakukan re-branding dan peningkatan kapasitas guru, termasuk dengan memberikan sertifikasi standar bagi tenaga pendidik dan mempertimbangkan penugasan guru swasta ke sekolah negeri.
“Yang harus dibangun kembali adalah kepercayaan, meningkatkan trust masyarakat ke pengurus sekolah. Kita akan coba re-branding guru-guru kita. Kita upscaling guru supaya minimal ada sertifikat bahwa guru itu berstandar. Atau mungkin juga memperbantukan guru swasta ke sekolah negeri,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret untuk mendukung pendidikan inklusif, Pemkot Makassar akan menggandeng sekolah swasta terbaik untuk menyediakan kuota bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Dengan kebijakan ini, anak-anak dari latar belakang ekonomi rendah bisa mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa biaya.
“Kami mau panggil sekolah swasta terbaik di Kota Makassar untuk kita minta kuotanya minimal 5-10 persen untuk penerimaan siswa baru yang datang dari masyarakat kurang mampu untuk sekolah di situ dengan biaya nol rupiah,” papar Munafri.
Dia menegaskan bahwa pendidikan di Makassar harus dibangun dengan perspektif luas dan tidak boleh terbatas pada ruang-ruang sempit.
Pemkot Makassar berupaya memastikan tidak ada polarisasi dalam sistem pendidikan, sejalan dengan visinya untuk menciptakan Makassar sebagai kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan.
“Dunia pendidikan ini jangan dibangun dalam ruang sempit. Kita pastikan polarisasi pendidikan tidak di dalam ruang sempit,” tegasnya.
