Melalui sistem MCSP, pemerintah Kota Makassar dapat memastikan bahwa seluruh mekanisme dan kebijakan pencegahan korupsi telah berjalan secara konsisten, terukur, dan terpantau dengan baik.
Melalui MCSP, bisa juga dapat memastikan sistem pencegahan korupsi yang dibangun benar-benar terimplementasi.
“Program ini juga memperkuat komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan agar upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih terarah dan terukur,” akui Appi.
Lebih lanjut, Wali Kota Munafri juga berharap agar KPK RI terus memberikan bimbingan, pendampingan, dan arahan strategis kepada Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
“Kami memohon arahan dan bimbingan dari KPK agar seluruh langkah pencegahan korupsi di Kota Makassar dapat berjalan optimal,” pungkasnya.
Sedangkan, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, dalam sambutannya menekankan bahwa kegiatan rakor ini menjadi wadah penting untuk menyelaraskan langkah dan strategi dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.
” Pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum, tetapi juga komitmen kita bersama sebagai penyelenggara pemerintahan,” jelasnya.
Ia menegaskan, upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga penegak hukum, melainkan merupakan komitmen kolektif seluruh penyelenggara pemerintahan.
“Melalui koordinasi dan sinergi dengan KPK, kami ingin memastikan setiap kebijakan dan program di Kota Makassar berjalan dengan prinsip integritas dan transparansi,” kata Aliyah.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Pemkot Makassar terus berupaya memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kapasitas aparatur, serta mendorong budaya kerja berintegritas di seluruh lini birokrasi.
Ditambahkan, rakor ini menjadi momentum penting bagi kita untuk memperkuat kesadaran bersama akan pentingnya pencegahan korupsi sejak dini.
“Dengan pendampingan dan arahan dari KPK, kami berharap seluruh ASN dan penyelenggara pemerintahan di Kota Makassar semakin memahami pentingnya integritas dalam setiap pelaksanaan tugas,” tambahnya.
Sedangkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Johanis Tanak, menegaskan pentingnya peran edukasi dan pencerahan dalam upaya pencegahan korupsi di daerah.
Johanis menuturkan, kehadiran KPK bukan untuk menekan, melainkan memberikan pemahaman tentang arti dan cara mencegah korupsi agar sistem pemerintahan berjalan dengan baik, transparan, dan bertanggung jawab.
“Kami hanya memberikan pencerahan dan edukasi, bukan tekanan. Kami ingin Pemerintah Kota Makassar mampu menjalankan sistem pemerintahan dengan baik agar masyarakat percaya bahwa uang mereka dikelola secara benar,” ujarnya.
br
br
