Di akhir sambutannya, Munafri mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Harganas di Kota Makassar.
“Terima kasih kepada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI, BKKBN, Pemprov Sulsel, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh relawan dan panitia,” tuturnya.
“Semoga momentum ini menjadi langkah awal untuk membangun kolaborasi kuat demi keluarga Indonesia yang tangguh,” lanjutnya, menutup sambutan.
Diketahui, pada kesempatan ini, Kota Makassar kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Pada peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2025, Makassar berhasil meraih juara umum dalam rangkaian lomba yang digelar.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri BKKBN RI kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan inovasi pemerintah kota dalam program pembangunan keluarga serta upaya penurunan stunting.
Sedangkan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI, Dr. H. Wihaji, menegaskan bahwa peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 di Makassar bukan sekadar seremoni tahunan. Ia menyebut arahan Presiden agar perayaan dilakukan sederhana, namun harus membawa dampak langsung bagi masyarakat.
“Yang penting jangan terlalu banyak seremonial, turun ke lapangan, selesaikan masalah,” ujarnya di Lapangan Karebosi, Makassar.
Menurut Wihaji, Presiden menugaskan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga melalui Astacita delapan cita-cita pembangunan nasional untuk menjalankan dua agenda utama.
Pertama, Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul. Kedua, Pengentasan kemiskinan struktural.
“Tugas kami adalah memastikan SDM Indonesia semakin baik dan kemiskinan berkurang. Pertanyaannya, dari mana kita memulai? Jawabannya dari keluarga,” tegasnya.
Wihaji menekankan bahwa salah satu akar persoalan SDM dan kemiskinan adalah stunting. Ia memaparkan, prevalensi stunting nasional pada 2024 berada di angka 19,8%.
Sementara Sulawesi Selatan berhasil menurunkan prevalensinya dari 27% menjadi 23% penurunan 4,1% dan menempatkan Sulsel di posisi kedua terbaik setelah Jawa Barat.
“Ini keberhasilan bersama. Penurunan stunting di Sulsel tidak lepas dari intervensi Gubernur, Bupati/Wali Kota dan seluruh pihak. Ini kerja pentahelix: pemerintah pusat, daerah, masyarakat, akademisi, dan swasta,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagai strategi utama pencegahan stunting. Jika anak sudah stunting, peluang pemulihan hanya sekitar 20%.
