NusantaraInsight, New York — Menteri Luar Negeri RI (Menlu RI) Retno Marsudi melakukan walkout pada saat debat terbuka Dewan Keamanan (DK) PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/1/2024).
Hal ini disebabkan Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat dan PBB, Gilad Erdan, berpidato di debat terbuka tersebut.
Sejumlah diplomat lainnya juga disebut melakukan walkout saat perwakilan Israel itu berpidato di DK PBB.
Diketahui, open debate DK PBB ini merupakan yang ketiga dalam 3 bulan terakhir. Indonesia hadir dalam ketiga sidang PBB tersebut sebagai wujud konsistensi Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina.
Menlu Retno dan sejumlah diplomat dari berbagai negara melakukan walkout atau keluar dari ruangan pertemuan Dewan Keamanan PBB pada saat Gilad Erdan mulai berpidato.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Muhamad Iqbal membenarkan walkout yang dilakukan Menlu Retno saat perwakilan Israel berbicara di forum tersebut.
“Menlu Retno dan ketua delegasi sejumlah negara lainnya keluar dari ruangan saat Dubes Israel menyampaikan statement-nya,” kata Lalu, Kamis (25/1/2024) seperti dilansir dari Detik.com
Pada open debate atau debat terbuka Menlu RI Retno Marsudi di Dewan Keamanan PBB di New York. Retno mendesak agar Dewan Keamanan PBB bertindak untuk menghentikan kekerasan di Gaza dan di Tepi Barat, Palestina.
“Di dalam pernyataan di Dewan Keamanan PBB tadi, saya ingatkan bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan bukan untuk menoleransi perang, apalagi genosida,” ujar Retno Marsudi dalam YouTube MoFA Indonesia, Rabu (24/1/2024).
Retno mengingatkan piagam PBB yang mengatur tentang resolusi DK PBB yang patut dilaksanakan dan mengikat. Namun Retno mempertanyakan berapa banyak resolusi DK PBB tentang Palestina yang telah dilaksanakan.
“Saya juga mengingatkan piagam PBB secara jelas mengatur bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB bersifat mengikat dan harus dilaksanakan, pertanyaan saya kepada Dewan Keamanan PBB adalah ‘sudah berapa banyak resolusi mengenai Palestina telah diadopsi? Dan berapa banyak yang telah dilaksanakan?’,” kata Retno.
“Sebagai catatan teman-teman, pertanyaan tersebut memang sengaja saya sampaikan ke Dewan Keamanan karena saya melihat banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina namun tidak pernah ada sanksi kepada para pelanggar,” sambungnya.
Desak Gencatan Senjata Permanen
Menlu juga menyoroti aksi militer yang meluas di luar Gaza dan ancaman perang di kawasan Timur Tengah. Karena itu, Menlu mendesak adanya gencatan senjata permanen antara Israel dan Palestina.
