Makassar, NusantaraInsight — Anggota DPRD Kota Makassar, Imam Musakkar, S.H., bersama Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Pemerintah Kota Makassar, tengah mempersiapkan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XI Tahun Anggaran 2026. Kamis (24/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memastikan program dan kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan ketentuan serta kebutuhan masyarakat.
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XI dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 26 September 2026, bertempat di Ballroom Hotel MaxOne Makassar, Jalan Taman Makam Pahlawan No. 5, Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
Dalam kegiatan ini, Imam Musakkar, S.H. akan bersama pihak terkait membahas berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan daerah serta program pembangunan yang menjadi perhatian masyarakat.
Baca Juga : Hadir di Rakerda ASDEKSI, Andi Rahmat Mappatoba Dorong Kolaborasi dan Kinerja DPRD Lebih Efektif
Kehadiran Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam agenda tersebut diharapkan dapat memberikan pemaparan mengenai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum, termasuk berbagai aspek pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.
Agenda pengawasan ini juga akan menghadirkan dua orang narasumber yang akan memberikan penjelasan serta perspektif terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan di Kota Makassar.
Selain narasumber, kegiatan tersebut diperkirakan diikuti sebanyak 100 peserta. Para peserta akan mendapatkan informasi dan pemahaman mengenai peran serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Pelaksanaan kegiatan ini menjadi salah satu ruang komunikasi antara lembaga legislatif, pemerintah daerah, dan masyarakat. Forum tersebut diharapkan dapat membuka ruang dialog mengenai berbagai program pemerintah sekaligus menyerap masukan dari masyarakat.
Melalui kegiatan pengawasan yang dilakukan secara terbuka dan partisipatif, DPRD Kota Makassar bersama Pemerintah Kota Makassar dapat memperkuat koordinasi dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan agar tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XI Tahun Anggaran 2026 pun diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Kota Makassar.
