Makassar, NusantaraInsight — Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar berkomitmen menghadirkan pelayanan yang cepat, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, terutama dalam penanganan permasalahan drainase yang berpotensi menimbulkan genangan dan banjir.
Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah melalui pemanfaatan aplikasi Lontara+ (Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar), platform pengaduan berintegrasi dengan Pemerintah Kota Makassar yang memungkinkan warga menyampaikan keluhan secara langsung dan real time.
Kepala Dinas PU Makassar Zuhaelsi Zubir mengatakan, melalui aplikasi Lontara+, masyarakat dapat melaporkan berbagai permasalahan infrastruktur, termasuk drainase yang tersumbat akibat sedimentasi, sampah, maupun kerusakan saluran.
“Dengan memanfaatkan Lontara+, setiap keluhan akan ditindaklanjuti dengan cepat. Baik itu soal infrastruktur jalan, maupun drainase dengan berbagai persoalannya,” ujar Zuhaelsi, Jumat (20/6/2026).
Menurut Zuhaelsi, sejauh ini keberadaan Lontara+ sangat efektif sebagai wadah interaksi antara warga dan Pemkot Makassar. Sebagian besar persoalan infrastruktur di masyarakat bisa diselesaikan lewat pengaduan di aplikasi ini.
Aplikasi Lontara+ dapat diakses secara gratis selama 24 jam setiap hari. Masyarakat cukup mengisi data lengkap, memilih kategori masalah, menambahkan kronologi, serta mengunggah bukti foto atau video agar laporan diproses instansi terkait secara cepat.
Melalui sistem yang terintegrasi, setiap laporan masyarakat dapat dipantau proses penyelesaiannya sehingga pelayanan menjadi lebih transparan dan akuntabel.
“Karena itu kita ajak masyarakat memanfaatkan aplikasi Lontara+. Aplikasi ini akan direspons dengan cepat dan efektif,” imbuh Zuhaelsi.
Hingga Juni 2026, ribuan aduan masyarakat telah diterima melalui Lontara+ dan langsung diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
Langkah ini sejalan dengan komitmen Pemkot Makassar dalam memperkuat transformasi digital layanan publik serta meningkatkan kualitas infrastruktur kota, khususnya dalam mitigasi risiko banjir dan genangan air.
