Sedangkan, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufri, mengatakan pertemuan tersebut menjadi langkah penting dalam memperjuangkan hak pendidikan masyarakat di wilayah kepulauan.
Ia mengungkapkan, wilayah kepulauan Makassar memiliki potensi lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Saya ikut mendampingi pak Wali Kota, kami membahas secara khusus rencana pembangunan Sekolah Rakyat di pulau, direspon ppsotof sangat baik oleh pak Sekjen Kemensos,” katanya.
“Di Pulau ini, masih ada lahan kosong yang bisa dimanfaatkan, dan masyarakat sangat membutuhkan sekolah. Jadi, kami menyampaikan hal itu secara langsung ke pihak Kementerian Sosial,” tambah Andi Bukti.
Dia menambahkan, Sekjen Kementerian Sosial RI merespons dengan baik usulan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk mengupayakan dukungan bagi rencana pembangunan Sekolah Rakyat tersebut.
Ia menegaskan, pemerintah kota akan terus berupaya agar rencana pembangunan Sekolah Rakyat di pulau dapat segera direalisasikan.
Program ini menjadi bagian dari prioritas Wali Kota Makassar dalam menghadirkan pemerataan layanan dasar, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan.
“Kami berharap Kementerian Sosial dapat merealisasikan dukungannya, karena ini benar-benar kebutuhan mendesak masyarakat di pulau. Pak Wali juga menegaskan, pulau menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan sosial dan pendidikan di Makassar,” tuturnya.
Langkah koordinasi ini menunjukkan komitmen kuat Pemkot Makassar untuk memastikan masyarakat kepulauan tidak tertinggal dalam akses pendidikan dan kesejahteraan sosial.
Selain membahas pendidikan, Kementerian Sosial juga meminta agar Pemkot Makassar menyiapkan skema bantuan sosial (bansos) yang dapat membantu masyarakat menghadapi kondisi iklim yang tidak menentu.
“Pihak Kemensos melalui Sekjen merespons positif. Mereka minta kami juga menyiapkan bantuan sosial bagi masyarakat, terutama menghadapi perubahan cuaca ekstrem yang bisa berdampak pada penghidupan warga,” tutup Andi Bukti
