“Ketersediaan lahan memang terbatas di daratan, peluang di Pulau. Semangat siswa sekolah bagaimana kita mampu merespons kebutuhan pendidikan anak-anak di pulau. Mereka tidak boleh tertinggal hanya karena faktor geografis,” lanjutnya.
Appi menegaskan, pembangunan Sekolah Rakyat ini bukan hanya proyek fisik, tetapi bagian dari visi besar menjadikan Makassar sebagai kota yang inklusif dan berkeadilan sosial.
Ia juga menuturkan bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian untuk memperkuat dukungan anggaran dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat kepulauan.
Langkah ini sejalan dengan upaya Pemkot Makassar memperkuat konektivitas antarwilayah dan pemerataan layanan dasar di sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial.
“Kami Pemerintah Kota berharap kehadiran Sekolah Rakyat dapat menjadi simbol kehadiran negara di tengah masyarakat pulau, memastikan tidak ada anak Makassar yang tertinggal dalam menggapai masa depan,” jelasnya.
Sedangkan, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufri, mengatakan pertemuan tersebut menjadi langkah penting dalam memperjuangkan hak pendidikan masyarakat di wilayah kepulauan.
Ia mengungkapkan, wilayah kepulauan Makassar memiliki potensi lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Saya ikut mendampingi pak Wali Kota, kami membahas secara khusus rencana pembangunan Sekolah Rakyat di pulau, direspon ppsotof sangat baik oleh pak Sekjen Kemensos,” katanya.
“Di Pulau ini, masih ada lahan kosong yang bisa dimanfaatkan, dan masyarakat sangat membutuhkan sekolah. Jadi, kami menyampaikan hal itu secara langsung ke pihak Kementerian Sosial,” tambah Andi Bukti.
Dia menambahkan, Sekjen Kementerian Sosial RI merespons dengan baik usulan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk mengupayakan dukungan bagi rencana pembangunan Sekolah Rakyat tersebut.
Ia menegaskan, pemerintah kota akan terus berupaya agar rencana pembangunan Sekolah Rakyat di pulau dapat segera direalisasikan.
Program ini menjadi bagian dari prioritas Wali Kota Makassar dalam menghadirkan pemerataan layanan dasar, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan.
“Kami berharap Kementerian Sosial dapat merealisasikan dukungannya, karena ini benar-benar kebutuhan mendesak masyarakat di pulau. Pak Wali juga menegaskan, pulau menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan sosial dan pendidikan di Makassar,” tuturnya.
Langkah koordinasi ini menunjukkan komitmen kuat Pemkot Makassar untuk memastikan masyarakat kepulauan tidak tertinggal dalam akses pendidikan dan kesejahteraan sosial.
br
br
