Adapun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp65 miliar lebih, yang sebelumnya belum dianggarkan dalam APBD Pokok 2026.
Kemudian, dari sisi belanja, Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp4,33 triliun lebih, meningkat sekitar Rp146 miliar lebih atau 3,49 persen dibandingkan APBD Pokok 2026 sebesar Rp4,18 triliun lebih.
Sedangkan, belanja Modal direncanakan sebesar Rp919 miliar lebih, mengalami penurunan sekitar Rp55 miliar lebih atau 5,68 persen dibandingkan APBD Pokok 2026 sebesar Rp975 miliar lebih.
Belanja Tidak Terduga tetap dianggarkan sebesar Rp15 miliar.
Untuk pembiayaan, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp699,85 miliar lebih, meningkat sekitar Rp219 miliar lebih atau 45,80 persen dari APBD Pokok 2026 sebesar Rp480 miliar.
“Penerimaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025,” ungkap Munafri.
Dia menjelaskan, Rancangan Perubahan APBD 2026 diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan pembangunan Kota Makassar secara bertahap.
Terdapat tujuh kebijakan program dan kegiatan prioritas yang menjadi perhatian pemerintah daerah.
Pertama, peningkatan daya saing ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja.
Kedua, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Ketiga, mewujudkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan.
Keempat, mengembangkan pusat inovasi, seni budaya dan pariwisata.
Kelima, mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing serta menegakkan ketertiban umum.
Keenam, meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas, sekaligus memperkuat pembangunan kepemudaan dan olahraga.
“Ketujuh, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana,” tegas Appi, menjelaskan poin tersebut.
Munafri menambahakan, keterbatasan ruang fiskal menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan program dan kegiatan yang harus diprioritaskan.
Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi penghalang bagi pemerintah dan DPRD untuk tetap menghadirkan program yang memiliki manfaat bagi masyarakat.
“Keterbatasan ruang fiskal membuat kita harus bijak memilih program dan kegiatan prioritas. Namun dengan semangat kebersamaan antara eksekutif dan legislatif, saya percaya bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk berbuat yang terbaik,” kata Munafri.
Ia mengajak seluruh pihak menjadikan kebijakan fiskal daerah sebagai bagian dari semangat kolaborasi dalam pembangunan Kota Makassar.
“Mari kita jadikan kebijakan fiskal daerah ini sebagai bukti bahwa Makassar adalah kota kolaborasi dengan semangat gotong royong dalam membangun Makassar ke arah yang lebih baik,” ajakanya.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menjelaskan mengenai sejumlah kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan, termasuk rencana penataan dan pembangunan kawasan Karebosi.
Karena itu, Pemerintah Kota Makassar kembali memasukkan Karebosi dalam perencanaan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.
“Maka dari itu, kita membuat satu perencanaan baru. Insyaallah tahun depan Karebosi akan jalan,” kata Munafri.
Selain Karebosi, pemerintah kota juga menyiapkan strategi tender dini untuk sejumlah proyek yang telah memiliki perencanaan.
Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan pekerjaan tidak harus menunggu hingga memasuki triwulan pertama atau proses anggaran berjalan lebih jauh.












