Sementara itu, kata Appi belanja daerah direncanakan sebesar Rp5,26 triliun lebih, meningkat sekitar Rp90 miliar lebih atau 1,76 persen dibandingkan APBD Pokok 2026 yang ditetapkan sebesar Rp5,17 triliun lebih.
Dengan struktur tersebut, terdapat defisit sebesar Rp699,85 miliar lebih yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2025.
“Dimana, pembiayaan netto pada Perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp699,85 miliar lebih, meningkat sekitar Rp219 miliar lebih atau 45,80 persen dibandingkan target pembiayaan netto dalam APBD Pokok 2026 sebesar Rp480 miliar,” terangnya.
Tak hanyanitu, sebagai bentuk tranparansi, Appi mengungkapkan dari sisi pendapatan. PAD pada Perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp2,27 triliun lebih.
Dikatakan, jumlah tersebut mengalami penurunan sekitar Rp57 miliar lebih atau 2,47 persen dibandingkan target PAD dalam APBD Pokok 2026 sebesar Rp2,32 triliun lebih.
Sementara Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp2,228 triliun lebih, turun sekitar Rp137 miliar lebih atau 5,80 persen dibandingkan target pada APBD Pokok 2026 sebesar Rp2,365 triliun lebih.
Adapun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp65 miliar lebih, yang sebelumnya belum dianggarkan dalam APBD Pokok 2026.
Kemudian, dari sisi belanja, Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp4,33 triliun lebih, meningkat sekitar Rp146 miliar lebih atau 3,49 persen dibandingkan APBD Pokok 2026 sebesar Rp4,18 triliun lebih.
Sedangkan, belanja Modal direncanakan sebesar Rp919 miliar lebih, mengalami penurunan sekitar Rp55 miliar lebih atau 5,68 persen dibandingkan APBD Pokok 2026 sebesar Rp975 miliar lebih.
Belanja Tidak Terduga tetap dianggarkan sebesar Rp15 miliar.
Untuk pembiayaan, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp699,85 miliar lebih, meningkat sekitar Rp219 miliar lebih atau 45,80 persen dari APBD Pokok 2026 sebesar Rp480 miliar.
“Penerimaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025,” ungkap Munafri.
Dia menjelaskan, Rancangan Perubahan APBD 2026 diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan pembangunan Kota Makassar secara bertahap.
Terdapat tujuh kebijakan program dan kegiatan prioritas yang menjadi perhatian pemerintah daerah.
Pertama, peningkatan daya saing ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja.
Kedua, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
