“Peraturan ini secara de jure menempatkan DPR pada posisi lebih tinggi dibandingkan lembaga yudikatif seperti MK dan MA, serta melucuti independensi lembaga negara seperti KPK, KPU, dan Bawaslu. Ini jelas bertentangan dengan konstitusi serta UU yang telah mengatur penyelenggaraan negara,” ujar Viani.
Ia juga menyoroti bahwa revisi ini berpotensi merusak aturan ketatanegaraan dan menciptakan ketidakpastian hukum, bahkan dapat mengaburkan konsep negara Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat). (*Rz)
