“Kami meminta waktu kesediaan pak Dirjen Keuangan untuk berkunjung ke Makassar, berikan pemahaman dan penguatan bagi ASN dalam hal pengelolaan keuangan daerah,” tuturnya.
Tak hanya itu, Wali Kota Makassar juga meminta arahan dan pandangan terkait pengelolaan serta penataan direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sebagai salah satu BUMD strategis yang berperan penting dalam pelayanan dasar kepada masyarakat.
Pertemuan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan kemandirian fiskal, serta memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan seiring dengan arah kebijakan nasional.
“Alhamdulillah respon pak Dirjen baik, tentu akan terus berkoordinasi dan komunikasi terkait hal kami butuhkan,” tutup Appi.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Drs. Agus Fatoni, merespons positif berbagai hal yang disampaikan Pemerintah Kota Makassar dalam pertemuan bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Ia menyatakan dukungannya terhadap upaya Pemkot Makassar dalam mengoptimalkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Kami mendukung upaya optimalisasi APBD, termasuk melalui skema pemanfaatan aset daerah, BUMD, sepanjang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Agus Fatoni.
Agus Fatoni menegaskan bahwa optimalisasi APBD dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan strategis, termasuk mendorong kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sektor-sektor potensial.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pihak lain dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah sekaligus peningkatan PAD),” sambung dia.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, juga telah melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Cheka Virgowansyah, di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Rangkaian pertemuan tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat, memastikan kebijakan daerah sejalan dengan regulasi nasional.
Guna mendorong tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*)
