Wali Kota Makassar Lantik 27 Pejabat Administrator dan Pengawas

Langkah ini penting agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran yang berujung pada kejar-kejaran serapan.

“Saya mau ini cepat berjalan supaya sistem penganggaran yang sudah ada bisa dimaksimalkan. Jangan tunggu di ujung baru kejar serapan,” katanya.

Mantan CEO PSM itu mengakui masih banyak posisi strategis yang harus segera diisi dan diproses, termasuk pengajuan pertimbangan teknis (Pertek).

Dia memastikan proses simulasi dan penempatan pejabat akan terus dilakukan agar tidak ada jabatan yang kosong terlalu lama.

Bahkan, dalam waktu dekat, pengisian kepala sekolah dan kepala puskesmas juga menjadi perhatian serius.

“Kita harus berlari kencang, kalau kita miss di depan, ke belakang pasti berantakan,” tegasnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan seluruh jajaran bahwa Pemerintah Kota Makassar adalah satu “rumah besar” yang harus dijaga bersama.

Ia menilai sangat tidak bijak apabila persoalan internal justru diumbar dan memperlihatkan kelemahan organisasi kepada publik.

“Kalau ada persoalan di dalam, selesaikan di dalam, perlihatkan bahwa OPD itu utuh dan solid,” ujarnya.

BACA JUGA:  Lewat Safari Subuh, Munafri Sapa Warga

Karena itu, ia meminta seluruh kepala SKPD membangun pola kepemimpinan yang kuat atau strong leadership agar seluruh jajaran dapat bergerak masif hingga ke level bawah.

Program-program prioritas, lanjutnya, dirancang untuk menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat Kota Makassar, sehingga harus dijaga dan dikawal pelaksanaannya.

“Kalau pola seperti itu terbangun dalam kerja-kerja pemerintahan, semuanya akan berjalan lancar. Tidak ada yang miss, walaupun lintas OPD,” jelas Appi.

Perhatian khusus juga diarahkan kepada jajaran yang bertugas di wilayah. Ia mengingatkan bahwa banyak persoalan kecil di tingkat bawah yang jika tidak segera diselesaikan dapat berkembang menjadi masalah besar.

Penataan menyeluruh, lanjut Munafri, harus dilakukan untuk menghentikan praktik pembiaran dan tumpang tindih kewenangan yang berpotensi merugikan pemerintah daerah.

Selain itu, perhatian serius juga diberikan kepada pelayanan kesehatan, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Daya.

Politisi Golkar itu menegaskan, bahwa rumah sakit tersebut merupakan wajah pelayanan kesehatan pemerintah di Kota Makassar.

“Rumah Sakit Daerah tidak boleh hanya berpikir sebagai rumah sakit biasa. Harus tumbuh, memberikan pelayanan maksimal, membangun kepercayaan masyarakat,” katanya.

BACA JUGA:  Respon Cepat Keluhan Warga, Appi Tinjau dan Perbaiki Jalan Garuda, Mariso

“Dokter-dokternya bagus, tinggal bagaimana pola pelayanan dan infrastrukturnya ditingkatkan,” lanjutanya.

Appi meminta Direktur RSUD Daya beserta jajaran memperbaiki sistem administrasi, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat di sektor kesehatan.

Di akhir arahannya, Munafri mengingatkan bahwa pelantikan jabatan didahului dengan pengambilan sumpah, yang menurutnya bukan sekadar formalitas administratif, melainkan perjanjian antara manusia dengan Tuhan.

Ia mengingatkan bahwa setiap jabatan mengandung hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang.

“Hak dan kewajiban harus berjalan sesuai aturan, jangan hanya hak yang dituntut, sementara kewajiban disembunyikan,” pungkasnya.

Pada kesempatan ini, Wali Kota Makasssr, Munafri Arifuddin mempercayakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Makassar, A. Irwan Bangsawan, sebagai Plt Asisten I Pemkot Makassar. (*)
———————————

Nama-nama yang Dilantik :

1. dr. Reini Meilani Isbarch, Wakil Direktur Pelayanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Umum Daerah Daya Dinas Kesehatan Kota Makassar