Wali Kota Makassar Lantik 27 Pejabat Administrator dan Pengawas

Seluruh pejabat yang dilantik diminta mampu memberikan dukungan konkret dan menghasilkan outcome yang baik terhadap target capaian OPD masing-masing.

Appi secara khusus menyinggung dominasi pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam pelantikan kali ini.

Ia menegaskan bahwa hal tersebut berkaitan langsung dengan program prioritas pembangunan yang berada di sektor tersebut.

“Program prioritas banyak ada di PU, saya tidak mau lagi mendengar ada pekerjaan yang berhenti karena keraguan, karena human error, karena tidak selaras dengan tujuan kita,” ujarnya.

Dengan penegasan tersebut, Munafri berharap seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar dapat bergerak lebih cepat, solid, dan profesional dalam menjalankan program prioritas demi mewujudkan pelayanan publik yang prima serta pembangunan yang berkelanjutan di Kota Makassar.

Ketua Golkar Makassar itu menjelaskan, sejumlah pejabat di lingkungan PU yang sebelumnya berstatus Pelaksana Tugas (Plt) harus segera didefinitifkan agar proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan cepat.

Langkah ini penting agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran yang berujung pada kejar-kejaran serapan.

BACA JUGA:  Aliyah Mustika Ilham Launching Program GENTING

“Saya mau ini cepat berjalan supaya sistem penganggaran yang sudah ada bisa dimaksimalkan. Jangan tunggu di ujung baru kejar serapan,” katanya.

Mantan CEO PSM itu mengakui masih banyak posisi strategis yang harus segera diisi dan diproses, termasuk pengajuan pertimbangan teknis (Pertek).

Dia memastikan proses simulasi dan penempatan pejabat akan terus dilakukan agar tidak ada jabatan yang kosong terlalu lama.

Bahkan, dalam waktu dekat, pengisian kepala sekolah dan kepala puskesmas juga menjadi perhatian serius.

“Kita harus berlari kencang, kalau kita miss di depan, ke belakang pasti berantakan,” tegasnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan seluruh jajaran bahwa Pemerintah Kota Makassar adalah satu “rumah besar” yang harus dijaga bersama.

Ia menilai sangat tidak bijak apabila persoalan internal justru diumbar dan memperlihatkan kelemahan organisasi kepada publik.

“Kalau ada persoalan di dalam, selesaikan di dalam, perlihatkan bahwa OPD itu utuh dan solid,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta seluruh kepala SKPD membangun pola kepemimpinan yang kuat atau strong leadership agar seluruh jajaran dapat bergerak masif hingga ke level bawah.

BACA JUGA:  Wali Kota Makassar Tindak Tegas Kabel Fiber Optik Semrawut

Program-program prioritas, lanjutnya, dirancang untuk menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat Kota Makassar, sehingga harus dijaga dan dikawal pelaksanaannya.

“Kalau pola seperti itu terbangun dalam kerja-kerja pemerintahan, semuanya akan berjalan lancar. Tidak ada yang miss, walaupun lintas OPD,” jelas Appi.