Ia menyinggung perjanjian awal yang telah dilakukan sejak 25 September tahun sebelumnya antara Pemkot Makassar dan PT Sarana Utama Sinergi (SUS).
Namun, sejumlah tahapan masih membutuhkan kejelasan, termasuk pasokan sampah, metode pengolahan, serta skema Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS).
“Proyek ini dapat berjalan apabila semua dokumen legalitas disiapkan, termasuk PJBL dengan PLN dan kajian lainya seperti BLPS terverifikasi,” imbuh Ridha.
NusantaraInsight, Makassar — Dinas Pendidikan Kota Makassar bersama Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan (BADKO HMI SulSel) sukses menggelar kegiatan Rembuk Pendidikan Jilid 1. Acara yang mengusung tema “Rekonstruksi…
NusantaraInsight, Makassar — Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar bersama jajaran Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD Kota Makassar menyambut secara resmi kunjungan kerja Bunda…
NusantaraInsight, Makassar — Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Kota Makassar bersama seluruh Tim Sarana dan Prasarana (Sarpras) melaksanakan Provisional Hand Over (PHO) atau Serah Terima Sementara Pekerjaan untuk…
Makassar, NusantaraInsight — Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, melantik pengurus Koperasi Konsumen Keluarga Sejahtera TP PKK Kota Makassar di Hotel Novotel Makassar, Senin (5/10/2026). Pelantikan tersebut berlangsung usai…
Makassar, NusantaraInsight — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin berharap Gerakan Wanita Sejahtera (GWS) tidak menjadikan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II sekadar agenda seremonial, tetapi mampu melahirkan program yang memberikan dampak…
“Tidak lagi kita bicara tentang pemerintahan yang sentralistik. Harus terbangun kolaborasi satu dengan yang lainnya untuk memastikan keterlibatan masyarakatdi wilayah masing-masing,” imbuh Appi. Ia mencontohkan penanganan persoalan pedagang, kebersihan, maupun…
