Ketua Golkar Makassar itu, menekankan bahwa rotasi pejabat adalah hal wajar dalam sistem pemerintahan. Penyegaran ini bukan hanya untuk menciptakan dinamika organisasi, tetapi juga untuk membuka peluang peningkatan jenjang karier.
“Saya tidak menginginkan satu orang terlalu lama di satu tempat. Ini juga kesempatan bagi semua untuk mengembangkan karier,” jelasnya.
Dalam arahanya, Munafri juga menyoroti pentingnya dukungan keluarga bagi para pejabat. Ia bahkan meminta agar keluarga hadir dalam prosesi pelantikan sebagai bentuk kebanggaan dan sumber energi baru.
“Keluarga adalah motivasi terkuat dalam menjalankan tugas yang ke depannya akan sangat berat. Persoalan di lapangan akan lebih mudah dihadapi bila persoalan rumah tangga baik,” terangnya.
Mantan Bos PSM itu mengakui, meski hampir seluruh jabatan lurah telah terisi, beberapa posisi eselon IV di tingkat SKPD masih kosong.
Ia menegaskan bahwa kekosongan itu akan segera diisi demi memperkuat pelayanan dan tata kelola pemerintahan.
“Masih ada beberapa posisi yang harus kita maksimalkan. Kita akan segera menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi agar target pelayanan dan proses administrasi bisa terselesaikan dengan baik,” jelasnya.
Salah satu fokus utama yang ditekankan Munafri adalah penurunan angka stunting dan penguatan data lapangan. Menurutnya, lurah adalah pihak yang paling memahami persoalan di wilayahnya, termasuk data warga dan kondisi kesehatan masyarakat.
“Lurah ini sebenarnya yang paling tahu persoalan yang ada di wilayah, termasuk data-data stunting. Dalam proses intervensi, lurah harus memberikan data yang akurat. Mereka adalah ujung tombak pemerintah,” tegasnya.
Ia menambahkan, lurah juga diharapkan mampu mengonsolidasikan masyarakat agar program-program pemerintah, seperti percepatan penurunan stunting, pengentasan pengangguran, dan pengendalian TBC, bisa berjalan efektif.
Munafri menekankan bahwa penanganan persoalan kota tidak bisa dilakukan sendiri. Pemkot Makassar akan bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk kepolisian dan TNI.
“Kita tidak mungkin menyelesaikan persoalan dalam satu hari. Butuh tahapan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk kepolisian, TNI, dan masyarakat sendiri,” urainya.
Selain pejabat kelurahan dan SKPD, Munafri mengungkapkan bahwa penataan juga akan dilakukan di level camat serta jabatan lain seperti sekretaris camat (sekcam) dan sekretaris lurah (seklur). Namun, ia menyebut prosesnya masih dalam tahap pemetaan.
“Kami belum memotret secara detail untuk camat. Setelah ini kita akan melihat komposisi yang ada, termasuk untuk perusda, yang akan menjadi tahap berikutnya,” ucapnya.
Munafri mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidak mudah. Ia menekankan agar pejabat yang dilantik segera bekerja maksimal.
“Masalah harus dicari akar penyebabnya agar tidak terulang. Saya berharap seluruh pejabat yang baru dilantik menjaga semangat pengabdian dan terus meningkatkan pelayanan untuk masyarakat,” tutupnya.
Sedangkan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, memastikan proses pelantikan pejabat kelurahan dan perangkat kecamatan, berlangsung lancar dan sesuai presudur.
“Total pejabat yang dilantik mencapai 263 orang, terdiri dari 136 lurah serta 127 perangkat kecamatan dan kelurahan. Semuanya sudah termasuk perangkat kecamatan dan kelurahan di lingkup OPD,” jelasnya.
Kamelia menegaskan bahwa tidak ada pejabat yang dinonjobkan maupun didemosi dalam rotasi kali ini. Ia juga menepis anggapan adanya penurunan jabatan.
