Ricky menekankan, ketika beberapa daerah mengalami tekanan harga, Makassar relatif stabil. Bahkan dibandingkan dengan 2024, tekanan harga pangan di Makassar mampu dikendalikan melalui langkah konkret.
Salah satunya adalah dengan menurunkan harga kebutuhan pokok melalui Gerakan Pangan Murah yang tersebar di berbagai titik.
Distribusinya langsung ke masyarakat, dan menariknya, Makassar menjadi kota pertama di Sulawesi Selatan yang menerapkan pembayaran nontunai pada kegiatan ini.
Menurut Ricky, langkah ini adalah kombinasi dari aspek sosial dan digitalisasi. Transformasi nontunai ini menjadi model yang diterapkan di beberapa kabupaten lain di provinsi.
Sehingga, inflasi yang terkendali bukan kebetulan, melainkan hasil kerja sama dan program terstruktur.
Ketika ekonomi tumbuh dan inflasi terkendali, ruang kehidupan kota pun semakin terbuka.
Dia menilai, Kota Makassar saat ini bukan hanya kota perdagangan dan budaya, tetapi juga kota wisata dan urban lifestyle. Kegiatan seperti lari pagi, fun bike, komunitas motor, konser, festival kuliner, dan ekonomi kreatif kian meningkat.
“Event-event ini bukan sekadar hiburan. Setiap kegiatan menggerakkan perekonomian dan akselerasi digitalisasi, karena transaksi masyarakat dan pengunjung sebagian besar dilakukan secara nontunai,” katanya.
“Mulai dari hotel, restoran, UMKM, transportasi, hingga pelaku kreatif. Makassar bukan hanya kota kerja, tapi kota hidup dan digital yang turut meningkatkan PAD,” lanjut Ricky.
Ia menyebut ada empat faktor utama yang mendorong posisi Makassar saat ini. Pertama adalah aspek digitalisasi yang dimulai dari manusia. Sebelumnya, ASN Kota Makassar belum menjadi role model dalam penggunaan mobile banking dan QRIS.
“Saat ini, lebih dari 70% ASN telah menggunakan layanan digital tersebut, sehingga menjadi contoh bagi masyarakat,” tuturnya.
Faktor kedua adalah proses transformasi digitalisasi melalui program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, yang digawangi oleh Kementerian Perekonomian, Keuangan, dan Dalam Negeri, serta didukung Bank Indonesia.
Tujuannya, meningkatkan PAD melalui pembayaran nontunai retribusi dan pajak, serta pengeluaran pemerintah sehari-hari.
“Dalam konteks PAD, pembayaran parkir pilot project sudah dilakukan di beberapa titik, retribusi pasar tradisional di Pasar Daya dan terminal Daya, pembelian air tangki PDAM, serta retribusi OPD lainnya mulai beralih ke nontunai. Ini bukan sekadar inovasi, tapi reformasi tata kelola,” katanya.
Faktor ketiga, menurut Ricky, adalah kolaborasi Pemkot Makassar dengan Bank Sulselbar dan bank lainnya untuk memanfaatkan produk layanan yang sudah ada.
