Gunarso menjelaskan bahwa Food Station lahir sejak tahun 1972, namun baru resmi menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada tahun 2014, setelah saham mayoritas—sebanyak 99,9%, diambil alih oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Sebelum 2014, kami (Food Station) masih berbentuk korporasi biasa. Setelah menjadi BUMD, barulah kami melakukan pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek model bisnis dan penguatan tata kelola,” jelasnya.
Gunarso menceritakan bahwa pada awalnya, Food Station hanya bergantung pada pendapatan dari manajemen pasar dan penyewaan kios, dengan omzet yang bahkan tidak melebihi Rp50 miliar per tahun.
Namun seiring waktu, pendekatan ini terbukti tidak mampu menutupi beban operasional dan kebutuhan pengembangan usaha. Pihanya, lalu mulai mengembangkan bisnis perdagangan pangan, khususnya beras.
“Kini sekitar 75% dari total omzet perusahaan berasal dari kegiatan trading beras. Kami bermitra dengan kelompok tani dari berbagai daerah, membangun ekosistem pasokan yang kuat,” ungkapnya.
Lanjut dia, kini produk Food Station tidak hanya tersebar di wilayah DKI Jakarta, tetapi juga telah hadir di berbagai daerah di Indonesia dengan brand sendiri.
Dalam rangka meningkatkan daya saing dan mempercepat pertumbuhan, Food Station sejak beberapa tahun terakhir mulai merekrut tenaga profesional dari berbagai sektor swasta.
“Kami menyadari bahwa percepatan hanya bisa dicapai dengan sumber daya manusia yang kompeten. Jadi kami hijack talenta-talenta terbaik dari perusahaan besar. Hari ini banyak dari tim manajemen kami berasal dari korporasi swasta ternama,” ujarnya.
Sebagai BUMD, Food Station tetap memegang teguh misi sosial untuk mendukung ketahanan pangan DKI Jakarta. Salah satu program unggulannya adalah pangan murah keliling yang menyasar 20 kelurahan setiap hari melalui mobil operasional.
“Kami keliling tiap hari ke 20 titik dengan program pangan murah. Ini wujud konkret dukungan kami terhadap program strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli warga,” tutup Gunarso.
