Ia menilai, pelantikan pejabat bukanlah bentuk pengambilan hak atau penilaian negatif terhadap aparatur, melainkan bagian dari proses penyegaran birokrasi.
Munafri menekankan bahwa pergeseran jabatan dilakukan untuk memaksimalkan fungsi dan tugas masing-masing individu sekaligus memperkuat sistem kelembagaan.
“Pelantikan ini adalah proses penyegaran dan pergeseran untuk memaksimalkan fungsi dan tugas, baik secara individu maupun kelembagaan,” ujar Munafri dalam sambutannya.
Secara khusus, Munafri menyampaikan pesan kepada para camat yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa camat-camat yang digantikan merupakan figur-figur yang berhasil menjalankan tugas dan menunjukkan kinerja yang baik di wilayah masing-masing.
Pergeseran tersebut dilakukan semata-mata untuk memberikan ruang pengembangan karier agar tidak berada pada satu posisi dalam waktu terlalu lama.
Lanjut dia, Camat baru yang gantikan camat lama adalah camat yang sangat berhasil. Mereka ditempatkan di posisi lain untuk membangun yang lebih baik.
Alumni IKA FH Unhas itu berharap, para camat yang baru dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik bahkan melampaui capaian pendahulunya, khususnya dalam merespons dan menyelesaikan persoalan sosial di tengah masyarakat secara tegas namun tetap humanis.
Ia menegaskan bahwa masa uji kinerja para camat akan berlangsung selama enam bulan. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kelanjutan jabatan yang bersangkutan.
“Kalau setelah enam bulan rapornya bagus, silakan lanjut. Tapi kalau kurang bagus, mohon maaf, banyak yang antre di posisi itu,” tegas Munafri.
Selain camat, Munafri juga menekankan pentingnya jabatan-jabatan administrasi, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan, dan urusan umum.
Menurutnya, posisi tersebut memegang peran strategis dalam menjaga ritme kerja organisasi agar tetap berjalan efektif.
“Ketika kepala OPD dan sistem kelembagaannya berlari kencang, Bapak Ibu di posisi administrasilah yang harus memastikan semuanya tertata, terdokumentasi, dan terlapor dengan baik,” katanya.
Appi mengingatkan agar kelalaian administrasi tidak menjadi beban di akhir periode kerja yang justru dapat memperlambat roda birokrasi.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Golkar Makassar itu, mengakui bahwa persoalan Kota Makassar sangat kompleks dan menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Karena itu, ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dan soliditas seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Saya tidak mau lagi ada ego sektoral. Tidak ada lagi saling menjatuhkan atau membicarakan kelemahan individu. Orang besar berbicara tentang ide dan gagasan, bukan tentang pribadi,” imbuh Appi.
