“Sementara itu, DP2 berfokus pada pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, serta DLH mendukung pengelolaan lingkungan dan sistem pengolahan sampah terpadu,” lanjut dia.
Pada kesempatan ini, Aulia menegaskan bahwa pada tahun 2026, urban farming terintegrasi menjadi program unggulan utama DP2 Makassar.
Selain itu, DP2 juga tetap fokus pada program strategis lainnya, seperti penanganan stunting dan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).
“Khusus di Edufam Barombong, luas lahannya mencapai ribuan meter persegi dan menjadi lokasi yang paling luas dibandingkan kawasan Edufam lainnya,” terang Aulia.
Melalui program Edufam, Pemerintah Kota Makassar berharap dapat memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan pendapatan dan kemandirian masyarakat.
“Serta menjadikan kawasan urban farming sebagai pusat edukasi pertanian dan perikanan berbasis perkotaan yang berkelanjutan,” harapnya.
Tak hanya itu, di tengah tantangan keterbatasan lahan dan kebutuhan pangan perkotaan yang terus meningkat, Pemerintah Kota Makassar, mengambil langkah strategis dengan memperkuat pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian, perikanan, dan peternakan.
Melalui DP2, Pemkot Makassar mendorong pengembangan urban farming terintegrasi yang menyentuh langsung kelompok tani, nelayan, dan Kelompok Wanita Tani (KWT) di 15 kecamatan.
Sebagai upaya membangun ketahanan pangan, meningkatkan ekonomi keluarga, sekaligus menghadirkan ruang edukasi produktif di wilayah perkotaan.
Aulia, mengatakan, berbagai bentuk bantuan dan pembiayaan telah disiapkan, khususnya bagi KWT yang masih aktif dan dinilai layak menerima dukungan program.
“Untuk kelompok wanita tani, bantuannya beragam. Mulai dari bibit tanaman buah, tanaman, berbagai jenis bibit tanaman, benih, hingga pengembangan peternakan ayam petelur dan budidaya ikan air tawar,” jelas Aulia.
Saat ini, program tersebut telah menjangkau 15 kecamatan di Kota Makassar, meski belum seluruh kelurahan dapat menerima bantuan.
Hal ini disebabkan adanya proses verifikasi terhadap keaktifan dan kesiapan kelompok penerima. Dari total 348 KWT, saat ini yang masih aktif tersisa 266 KWT.
“Nah, itu yang kami lakukan verifikasi, mana yang layak mendapatkan bantuan. Penilaiannya juga tergantung proposal yang mereka ajukan,” ungkapnya.
Menurut Aulia, setiap proposal yang masuk akan ditindaklanjuti dengan survei lapangan. Hal ini untuk memastikan kesiapan dan kesesuaian kelompok dengan bantuan yang diminta.
“Misalnya mereka mengajukan kandang ayam dan ayamnya, kami cek dulu apakah memang mereka layak dan mampu mengelola peternakan tersebut,” tambahnya.
