Di bawah yayasan tersebut, para eks-napiter mengembangkan beragam usaha produktif seperti warung kopi, penjualan makanan, hingga jasa servis AC.
Dengan adanya pertemuan dengan Pemerintah Kota. Maka Densus 88 juga memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi munculnya paham radikal.
Menurut Agung, kerja sama di tingkat akar rumput menjadi kunci utama dalam pencegahan. Bahkan pihaknya memiliki jaringan agar koordinasi untuk pembinaan eks Napiter.
“Kami punya jaringan di lapangan, mulai dari lurah, Bhabinkamtibmas, hingga aparat pemerintahan di tingkat bawah. Mereka rutin berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kami untuk mendeteksi potensi sejak dini,” paparnya.
Salah satu pembahasan penting dalam pertemuan tersebut ialah penguatan edukasi bagi anak-anak agar tidak mudah terpengaruh oleh paham radikal yang menyusup lewat dunia maya.
Edukasi anak di bawah umur bukan hanya tanggung jawab Densus 88 saja, tapi juga dilakukan bersama Pemkot Makassar.
“Kolaborasi ini juga bagian dari program ceramah ke sekolah sebenarnya sudah berjalan, tapi kan kami rutin,” jelas Agung.
Dalam pertemuan tersebut, Densus 88 juga mendorong agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) ikut berperan aktif dalam edukasi pencegahan paham radikal.
“Akan ada rencana ceramah dan sosialisasi bagi teman-teman ASN,” ungkap Agung.
Kendati demikian, ia menegaskan, hingga saat ini tidak ada ASN di Kota Makassar yang terindikasi terpapar radikalisme.
“Sejauh ini tidak ada. Aman-aman saja. Namun kemampuan deteksi itu harus terus diasah, jangan sampai tumpul,” tutupnya.
Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen pemerintah kota untuk mendukung langkah Densus 88 dalam memperkuat pembinaan sosial dan ekonomi bagi para eks-narapidana terorisme agar bisa menjalani kehidupan yang lebih baik.
Lanjut dia, Pemerintah Kota Makassar siap berkolaborasi dengan Densus 88 untuk memberikan dukungan, bagaimana para eks pelaku ini dapat menjalankan kehidupan dengan baik.
“Kami mendukung apa menjadi program kolaborasi dengan Densus 88. Kami siap melakukan pemberdayaan agar mereka bisa kembali produktif dan berkontribusi positif di masyarakat,” ujar Munafri.
Menurutnya, pendekatan yang dilakukan bukan semata-mata pada sisi penegakan hukum, tetapi juga pendekatan kemanusiaan dan sosial, agar para eks-napiter bisa pulih dan tidak kembali terjerumus dalam paham radikal.
“Kami ingin menunjukkan bahwa Pemerintah hadir untuk membina dan memberi kesempatan hidup aman, rukun dan damai. Kami di Pemkot Makassar siap berperan dalam proses ini,” tambahnya.
