NusantaraInsight, Makassar — Kepala Dinas PU Kota Makassar beserta Kepala Bidang menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama DPRD Kota Makassar di Ruang Sipakatau Kantor Wali Kota Makassar, Rabu (15/10/2025).
DPRD Kota Makassar melaksanakan rapat koordinasi terkait upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dalam rapat tersebut dibahas berbagai strategi dan langkah konkret untuk mencegah potensi tindak pidana korupsi, termasuk penguatan sistem pengawasan, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta peningkatan integritas aparatur.
Rakor ini bertujuan meningkatkan kesadaran kolektif dan memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam pencegahan korupsi.
Wakil Ketua KPK RI menegaskan pentingnya edukasi mengenai praktik korupsi dan upaya pencegahannya agar anggaran negara dikelola secara akuntabel dan tidak disalahgunakan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan bahwa pemberantasan korupsi harus lebih dari sekadar seremonial; harus menjadi gerakan nyata yang didukung dengan tindakan konkret dan tanggung jawab.
Ia juga menegaskan kesiapan menyediakan ruang kerja bagi staf KPK di Makassar guna meningkatkan pengawasan dan pendampingan dalam tata kelola pemerintahan.
Sebagai simbol komitmen bersama, seluruh pejabat yang hadir menandatangani pakta integritas, menandai tekad untuk membangun ekosistem anti-korupsi yang kuat di Makassar.
Tidak hanya di tingkat kota, langkah serupa juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengadakan rapat koordinasi serupa bersama KPK, DPRD, dan pemerintah daerah lainnya, menegaskan keberhasilan sinergi antara berbagai level pemerintahan dalam usaha pencegahan korupsi.
Secara keseluruhan, rapat ini menegaskan bahwa maksimisasi kolaborasi dan edukasi adalah kunci utama dalam upaya pencegahan korupsi secara efektif dan berkelanjutan di Makassar dan sekitarnya.
