Padahal, menurutnya, keputusan tersebut berdampak besar terhadap capaian pembangunan daerah.
“Jika pajak dikorbankan, dampaknya tidak langsung terlihat tetapi sangat luar biasa bagi pembangunan. Target pendapatan menjadi meleset dan pembangunan di kota ini ikut terganggu,” tegasnya.
Karena itu, lewat ajang Tax Award, Pemkot Makassar ingin menegaskan bahwa pajak adalah komitmen bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh masyarakat.
Ia menjelaskan, pajak yang dibayarkan masyarakat memiliki kontribusi langsung terhadap berbagai bidang pelayanan publik.
“Ini bukan sekadar ceremonial. Kami ingin memperlihatkan adanya komitmen dan kewajiban yang harus kita jalankan bersama,” kata Munafri.
“Dari pajak inilah para pegawai Pemkot dibayarkan. Pajak juga membangun sekolah-sekolah, sarana kesehatan, infrastruktur olahraga, dan banyak fasilitas lainnya,” lanjutnya.
Atas kontribusi tersebut, Munafri menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada seluruh penerima Tax Award 2025, serta seluruh wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa Pemkot Makassar terus melakukan upaya maksimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk menjawab tuntutan pembangunan yang semakin meningkat setiap tahun.
“Jika pendapatan maksimal, pembangunan juga maksimal. Begitupula sebaliknya. Ini adalah siklus yang harus kita jalankan, karena pendapatan adalah kunci dari seluruh proses pembangunan di kota ini,” jelasnya.
Ketua Golkar Makassar ini mencontohkan, berbagai program yang dinikmati masyarakat hari ini—mulai dari sekolah gratis hingga layanan kesehatan gratis, bersumber dari pajak yang dikembalikan untuk kepentingan warga.
“Anak-anak sekolah gratis, layanan kesehatan gratis, semuanya berasal dari masyarakat dan akan kembali lagi kepada masyarakat,” tutupnya.
Sedangkan, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Andi Asminullah, mengungkapkan perkembangan positif realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar sepanjang tahun 2025.
Hingga 9 Desember 2025, total PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah telah mencapai Rp1,8 triliun, meningkat signifikan dibandingkan realisasi tahun 2024 yang berada di angka Rp1,6 triliun.
Andi Asminullah menjelaskan bahwa capaian ini menunjukkan tren penerimaan yang terus membaik dan diperkirakan masih akan bertambah hingga akhir tahun.
“Peningkatan ini menjadi indikator positif efektivitas pengelolaan pendapatan kita sepanjang tahun berjalan,” sambung dia.
Kemudian, kata dia untuk tahun anggaran 2026, Pemerintah Kota Makassar menargetkan proyeksi penerimaan PAD sebesar Rp2,3 triliun.
