Sebagai tuan rumah tentu Pemkot Makassar, kolaborasi dengan lembaga di pusat mendorong sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, termasuk dari Balai jalan dan Cipta Karya.
Hamka berharap, melalui sinergi dan sinkronisasi yang kuat, pembangunan infrastruktur dan penataan lingkungan di Kota Makassar dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ini menjadi harapan kita bersama agar sinkronisasi pembangunan di Kota Makassar bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik dukungan dan komitmen kolaborasi yang diberikan oleh Komisi V DPR RI bersama jajaran balai dalam mendukung program penataan permukiman, kawasan pinggiran jalan, serta aliran sungai di Kota Makassar.
Menurut Munafri, dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam menangani persoalan-persoalan perkotaan yang bersinggungan lintas kewenangan.
“Kami sangat menyambut baik dukungan dan support yang diberikan kepada Pemerintah Kota Makassar, terutama dalam hal penataan permukiman, pinggiran jalan, dan aliran sungai,” katnaya.
“Banyak kewenangan yang memang harus kita bicarakan secara lintas sektor dan lintas kewenangan,” sambung Munafri.
Pria yang akrab disapa Appi itu menjelaskan, melalui kolaborasi lintas sektor bersama Pemerintah Kota Makassar akan memfokuskan pembahasan pada isu-isu strategis agar instansi yang memiliki kewenangan teknis dapat bekerja sama secara maksimal.
Ia mencontohkan, salah satu isu krusial yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah pengelolaan dan kebersihan kanal dan penataan aliran pinggiran sungai.
Selain aspek kebersihan, pembahasan juga mencakup pola penataan kawasan kanal agar tetap berfungsi dengan baik sekaligus mendukung estetika kota.
“Contohnya bagaimana menjaga kebersihan kanal, bagaimana pola penataan yang ada di dalamnya, sampai termasuk pengelolaan IPAL Losari,” ungkap Munafri.
Munafri berharap, melalui sinergi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Makassar, program penataan kota dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan memberikan dampak nyata bagi kenyamanan serta kualitas hidup masyarakat Makassar.
Selain itu, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang beraktivitas di atas trotoar juga menjadi salah satu topik pembahasan.
Munafri menegaskan, penataan tersebut dilakukan untuk memastikan hak-hak masyarakat, khususnya para pejalan kaki, dapat dihormati dan dilindungi.
