Politisi Golkar itu menekankan, penataan kawasan kanal dan ruang publik merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjawab arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan pinggiran kanal dan sungai.
“Kita harus mengikuti arahan Pak Presiden Prabowo, bagaimana menjaga kebersihan di pinggir kanal. Kota ini perlu kita tata dengan baik,” tuturnya.
Menurutnya, sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi sangat penting, terutama dalam menghadapi musim hujan.
Antisipasi yang matang dan koordinasi yang solid diyakini mampu meminimalkan potensi banjir serta permasalahan lingkungan lainnya.
Lebih lanjut, Hamka membeberkan sejumlah program mendasar yang menjadi prioritas Wali Kota Makassar dan sejalan dengan agenda Komisi V DPR RI.
Program tersebut mencakup penanganan sampah, pemenuhan kebutuhan air bersih, serta penataan kawasan perkotaan secara menyeluruh.
“Program yang paling mendasar dan saya sangat sepakat adalah bagaimana Kota Makassar bebas dari sampah yang bertebaran, kemudian air bersihnya cukup, dan yang ketiga penataan kotanya, sangat terkait dengan program prioritas Pak Wali Kota ini,” ungkapnya.
Dua menegaskan, dirinya bersama Wali Kota Makassar terus mendorong agar sinkronisasi pekerjaan antarinstansi dapat berjalan dari waktu ke waktu. Menurutnya, dengan koordinasi yang baik, efisiensi anggaran dan efektivitas program dapat tercapai secara optimal.
“Kalau ada sinkronisasi pekerjaan, efisiensi antar lembaga bisa terbangun. Saling mendukung, dan tujuan pembangunan pasti bisa dicapai dengan baik,” tuturnya.
Hamka juga menekankan pentingnya fungsi kanal di Kota Makassar yang sebagian besar menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai
Kaitan dengan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Selatan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU. Ia berharap kanal-kanal tersebut dapat dipelihara secara optimal dan tidak lagi dipenuhi sampah maupun aktivitas yang mengganggu fungsi dan keindahannya.
“Kanal itu fungsinya sangat penting. Harapan kami, kanal-kanal di Makassar yang menjadi tanggung jawab Balai Pompengan bisa dipelihara dengan baik,” ungkapnya.
“Dulu kalau kita lewat, yang terlihat airnya hitam, penuh sampah, trotoarnya dipenuhi pedagang, bahkan ada bangunan-bangunan liar,” tambah anggota DPR RI, dari Dapil Sulsel I itu.
Ia menegaskan, persoalan tersebut akan dibenahi secara bertahap melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Makassar, dengan tetap menghormati peran Wali Kota sebagai tuan rumah.
