Suharmika menambahkan, massa aksi yang masuk ke DPRD melakukan tindakan brutal, mulai dari membakar gedung, merusak fasilitas, menjarah kendaraan, hingga menimbulkan korban jiwa.
Kondisi itu membuat nyawa Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta anggota dewan yang berada di lokasi ikut terancam, sehingga mereka harus segera menyelamatkan diri.
Ini bukan kontrol sosial atau penetrasi gerakan mahasiswa. Ini murni chaos dan anomali bar-bar.
“Kalau memang niatnya menyampaikan aspirasi, tentu bisa dilakukan dengan cara baik-baik, melalui dialog, dengan membawa tuntutan jelas. Bukan dengan cara merampok, menjarah, dan menghilangkan nyawa,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa lokasi yang diserang massa adalah Gedung DPRD, bukan Balai Kota. Sehingga, tudingan yang menyebut Wali Kota menolak menemui pendemo pun tidak relevan.
“Jangan dipelintir. Rapat paripurna sudah selesai dan ditutup secara resmi. Jadi bukan kabur atau melarikan diri. Fakta di lapangan jelas, bahwa yang terjadi adalah aksi kriminal, bukan demonstrasi,” tutupnya.
Sedangkan, Wakil Ketua DPRD Makassar, Anwar Faruq, membantah informasi yang beredar bahwa rapat paripurna DPRD pada 29 Agustus lalu tidak diselesaikan akibat aksi demonstrasi.
Menurutnya, paripurna tetap berjalan sesuai agenda hingga resmi ditutup sebelum para legislatif dan eksekutif meninggalkan gedung.
“Paripurna diselesaikan dulu baru kita bubar. Jadi sudah selesai, ditutup secara resmi. Jadi, pak Wali, bu Wawali sudah meninggalkan lokasi,” tegas Anwar.
Politisi PKS itu menilai, informasi yang menyebut DPRD panik dan meninggalkan sidang sebelum tuntas, tidak benar dan justru menyesatkan publik.
Lebih lanjut, Anwar juga menyoroti jalannya aksi unjuk rasa yang berujung ricuh. Ia menegaskan, demonstrasi tersebut sudah disusupi pihak tertentu sehingga berubah menjadi tindakan anarkis.
“Demo itu sudah disusupi, ada yang melempar, membakar, dan menjarah. Jadi demo itu tidak murni, tapi sudah tindakan brutal,” ungkapnya.
Seperti diketahui, demonstrasi di Gedung DPRD Makassar pada 29 Agustus lalu berakhir ricuh. Selain menyebabkan gedung terbakar, sejumlah fasilitas publik juga ikut rusak, bahkan beberapa kendaraan hangus terbakar.
Sevara terpisah, Anggota DPRD Makassar, Fasruddin Rusly, juga meluruskan isu menyesatkan yang beredar di media sosial pasca insiden kericuhan dan pembakaran Gedung DPRD Makassar pada 29 Agustus lalu.
Ia menegaskan bahwa informasi yang menyebut Wali Kota dan DPRD panik, kabur sebelum rapat paripurna selesai, serta tidak menemui pendemo, adalah kabar bohong yang sengaja digoreng untuk menyesatkan publik.
