“Kemarin kami menggunakan Starlink milik Dukcapil, kami pasang dan berkoordinasi dengan pihak kelurahan disana. Ada kelurahan yang belum memiliki Starlink, kami fasilitasi dan biayai,” tuturnya.
“Starlink ini tidak hanya digunakan untuk kebutuhan Dukcapil, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh kantor kelurahan,” tambah dia.
Dia menambahkan, pemasangan Starlink tersebut sekaligus menjadi bentuk kompensasi karena Disdukcapil menempatkan layanan dan petugas di kantor kelurahan setempat.
Untuk memastikan pelayanan berjalan optimal, Disdukcapil Makassar juga menempatkan petugas yang merupakan warga pulau.
“Kami merekrut warga pulau menjadi petugas Dukcapil. Dengan begitu, pelayanan lebih efektif karena mereka memahami kondisi wilayah dan tidak terkendala akses,” katanya.
Hatim menegaskan bahwa layanan Dukcapil di Pulau Kodingareng, Barrang Caddi, dan Barrang Lompo bersifat permanen, bukan layanan sementara atau insidental.
“Ini bukan layanan mobile, peralatannya lengkap dan standby di sana, mulai dari perangkat perekaman, kamera, sampai mesin pencetakan KTP. Warga bisa mengakses layanan setiap hari kerja,” tegasnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, Disdukcapil Makassar berharap pemerataan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah kepulauan dapat terus ditingkatkan.
Sehingga seluruh warga Kota Makassar, baik di daratan maupun di pulau, memperoleh hak layanan publik yang setara, mudah diakses, dan berkualitas.
Saat ini, Disdukcapil Makassar, masih menghadapi tantangan untuk membuka layanan permanen di pulau-pulau lain, terutama keterbatasan sarana perkantoran yang bisa dijadikan tempat pelayanan.
Sebagai solusi, Disdukcapil Makassar akan mengintensifkan layanan mobile atau jemput bola ke pulau-pulau yang belum memiliki layanan permanen.
Rencananya, kegiatan tersebut akan mulai dilaksanakan sekitar Maret hingga April mendatang dengan menyusuri pulau-pulau terluar di Kecamatan Sangkarrang.
“Untuk pulau-pulau yang belum ada layanan permanennya, kami akan datangi melalui layanan mobile,” ungkapnya.
“Sementara yang sudah ada layanan tetap, tidak perlu lagi kami datangi karena masyarakat sudah bisa mengakses layanan setiap hari,” tambahnya.
Pelaksanaan layanan mobile ini akan diumumkan secara terbuka melalui media sosial, serta melalui koordinasi dengan pemerintah kelurahan, RT/RW, tokoh masyarakat, dan tempat ibadah agar informasi dapat tersampaikan secara luas dan antusiasme warga meningkat.
“Nanti kami bersurat ke lurah, diteruskan ke RT/RW, dan diumumkan juga di masjid-masjid atau tempat ibadah. Warga akan diinformasikan agar menyiapkan dokumen yang ingin di urus,” tutup Hatim. (*)
