Selain itu, pengasuhan, perlindungan anak, dan lingkungan yang sehat harus berjalan beriringan agar manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh oleh anak dan keluarga.
Dijelaslan, untuk memperkuat pelaksanaannya, Pemkot Makassar juga mengintensifkan sosialisasi dan pendampingan kepada satuan PAUD serta para pemangku kepentingan.
“Sepanjang 2025 hingga 2026, seluruh satuan PAUD di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kota Makassar telah mendapatkan pendampingan PAUD-HI,” ungkapnya.
“Dengan lebih dari 1.000 guru dan seluruh Bunda PAUD kecamatan serta kelurahan telah mengikuti pelatihan,” sambung Ketua IKA FH Unhas itu.
Ditambahkan, inovasi lainnya adalah pengembangan PAUD negeri sebagai Local Education Centre atau pusat pendidikan lokal.
Melalui konsep ini, sekolah tidak hanya menjadi tempat anak belajar pada jam pendidikan formal, tetapi juga dikembangkan sebagai ruang interaksi sosial, pemberdayaan keluarga, dan pembelajaran bersama bagi masyarakat.
Ia menuturkan, Sekolah diharapkan menjadi tempat orang tua memperoleh pengetahuan tentang pengasuhan positif, masyarakat mengikuti kegiatan literasi dan pelatihan keterampilan, serta guru meningkatkan kapasitas profesionalnya.
Konsep tersebut sekaligus memperkuat fungsi sekolah sebagai jaring pengaman pendidikan agar anak-anak dari keluarga rentan, termasuk anak penyandang disabilitas, memperoleh akses layanan yang inklusif.
“Hingga 2026, Kota Makassar telah mengembangkan sejumlah PAUD negeri di berbagai kecamatan, antara lain Tamalate, Mariso, Bontoala, Tamalanrea, Biringkanaya, dan Manggala,” jelas Appi.
Dalam paparannya, Appi juga menekankan pentingnya penganggaran daerah yang terukur dan terintegrasi.
Menurutnya, komitmen terhadap pembangunan anak usia dini harus tercermin dalam perencanaan dan alokasi anggaran, bukan berhenti pada dokumen kebijakan.
Dimana, pada 2025, alokasi anggaran Dinas Pendidikan Kota Makassar mencapai sekitar Rp1,37 triliun. Secara khusus, program pengelolaan PAUD didukung anggaran lebih dari Rp30,5 miliar untuk menunjang sarana dan prasarana, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, serta peningkatan kapasitas pendidik.
Lanjut Appi, Pemkot Makassar juga mengedepankan pemerataan akses dengan memprioritaskan dukungan bagi anak dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.
Dalam skema yang dipaparkan, alokasi kuota ditetapkan sebesar 60 persen bagi anak kurang mampu dan 40 persen bagi warga lokal.
“Tentu, perencanaan pembangunan, kita memastikan anggaran digunakan secara efektif,” katanya.
Aspek lain yang menjadi perhatian dalam paparan Wali Kota Appi adalah penguatan kesadaran perubahan iklim melalui pendidikan anak usia dini.
Pihak Pemkot Makassar mendorong pembiasaan perilaku ramah lingkungan melalui program urban farming, pojok hijau sekolah, pemilahan sampah, pembuatan biopori, serta penciptaan lingkungan belajar yang sehat.
Dikatakan, melalui pendekatan tersebut, sekolah tidak hanya menjadi ruang untuk mempelajari teori, tetapi juga laboratorium nyata bagi anak untuk mengenal dan menjaga lingkungan di sekitarnya.
Pemkot Makassar turut menaruh perhatian pada penguatan layanan pendidikan di wilayah kepulauan, termasuk melalui pembangunan infrastruktur pendidikan yang ramah lingkungan dan dukungan tambahan bagi guru PAUD yang bertugas di wilayah tersebut.
“Berbagai inovasi praktis juga kita kembangkan, mulai dari percepatan penerbitan Kartu Identitas Anak bagi peserta PAUD, penguatan literasi lingkungan, penyediaan ruang pengasuhan keluarga, hingga pengembangan PAUD sehat dan ramah anak,” papar Munafri.
