Sekretaris DPD NasDem Kota Makassar, ini menilai, pola pendekatan persuasif yang dikedepankan Pemkot menjadi kunci keberhasilan penataan tersebut.
Pemerintah tidak semata-mata menggunakan pendekatan penegakan aturan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan.
“Alhamdulillah, kita lihat di lapangan hampir tidak ada gesekan. Artinya pendekatan yang dilakukan sudah tepat. Pemerintah hadir bukan untuk menekan, tetapi untuk menata dan mencarikan solusi,” jelasnya.
Politisi NasDem itu juga menyampaikan bahwa selama pergantian kepemimpinan wali kota dari tahun ke tahun, dirinya baru kali ini melihat progres penataan kota yang dinilai lebih nyata dan terukur.
Ari menuturkan, dirinya memberikan apresiasi kepada Wali Kota beserta seluruh jajaran yang dinilai serius memperhatikan kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki di Kota Makassar.
Menurutnya, selama ini banyak wilayah di Makassar yang dinilai mengancam keselamatan pejalan kaki karena trotoar dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan lain.
Akibatnya, pejalan kaki terpaksa turun ke badan jalan karena tidak dapat menggunakan trotoar sebagaimana mestinya.
“Semua masyarakat Makassar punya hak yang sama, termasuk pejalan kaki. Jangan sampai hak mereka terabaikan hanya karena trotoar dimanfaatkan untuk kepentingan lain,” ungkapnya.
Dia menegaskan, bahwa penataan kota sudah tepat, karena menghadirkan rasa keadilan bagi semua pihak.
Baik pedagang maupun pejalan kaki memiliki hak yang sama untuk beraktivitas di ruang publik. Namun, menurutnya, tidak boleh ada satu hak pun yang dikesampingkan.
“Pedagang punya hak untuk mencari nafkah, tetapi pejalan kaki juga punya hak atas keselamatan dan kenyamanan,” saran Ari.
“Di sinilah pemerintah harus hadir menata agar semuanya berjalan seimbang,” lanjut politisi NasDem tersebut.
Meski demikian, ia juga meminta agar Pemerintah Kota Makassar, menyiapkan solusi konkret bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdampak penertiban.
Menurutnya, relokasi atau penataan ulang lokasi berdagang harus menjadi bagian dari solusi, sehingga para pedagang tetap dapat menjalankan usaha tanpa melanggar aturan.
“Kami tetap meminta solusi dari Pak Wali untuk relokasi tempat teman-teman PKL. Penataan harus disertai solusi agar tidak menimbulkan persoalan baru,” katanya.
Selain mengembalikan hak pejalan kaki, Ari menilai kebijakan penertiban dan penataan ini juga berdampak pada keindahan Kota Makassar. Wajah kota yang lebih tertib dan bersih akan menciptakan kesan positif, baik bagi warga maupun pengunjung.
