Setelah proses pembebasan lahan dinyatakan tuntas oleh Pemerintah Kota nantinya, pembangunan fisik jembatan akan segera dilaksanakan oleh Pemerintha Provinsi.
Infrastruktur ini dirancang menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan konektivitas dan memperlancar arus lalu lintas di wilayah barat dan selatan Makassar yang terus mengalami pertumbuhan.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga akan penyelesaian seluruh dokumen penganggaran paling lambat Oktober 2026.
Dokumen tersebut akan diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bagian dari proses dukungan pendanaan pusat, termasuk skema pengusulan melalui Dana Insentif Daerah (DID).
Dengan target waktu yang terukur dan dukungan lintas sektor, pembangunan Jembatan Barombong diharapkan tidak hanya menjadi solusi kemacetan, tetapi juga memperkuat konektivitas kawasan serta mendorong pertumbuhan ekonomi baru di Kota Makassar dan sekitarnya.
Oleh sebab itu, Munafri menegaskan, dalam proyek ini Pemerintah Kota Makassar, berperan sebagai pihak pendukung, khususnya dalam proses pembebasan lahan sebagai landasan utama pembangunan jembatan.
“Kita Kota menjadi supporting untuk membebaskan lahan landasan dari jembatan ini, dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ini di bulan Juni,” tambahnya.
Setelah tahapan pembebasan lahan rampung, pembangunan fisik jembatan akan dilanjutkan oleh pemerintah Provinsi Sulsel.
Munafri juga mengungkapkan bahwa proyek jembatan Barombong telah masuk dalam daftar prioritas di tingkat kementerian PU.
“Jika pembebasan lahan selesai, setelah itu akan dilanjutkan pembangunannya oleh pihak Provinsi. Ini merupakan prioritas pertama di kementerian untuk segera melanjutkan pembangunan jembatan Barombong ini,” tutup Munafri. (*)
