Ketua IKA FH Unhas itu juga mengajak masyarakat rutin melakukan kerja bakti mingguan dan memanfaatkan bank sampah.
Botol plastik bekas yang bernilai jual Rp7.000–Rp8.000 per kilogram dinilai bisa menjadi sumber tambahan pendapatan di tingkat RT.
Terkait retribusi sampah, Wali Kota menjelaskan bahwa kebijakan pembebasan biaya hanya diberikan kepada warga kurang mampu.
Salah satunya diukur melalui daya listrik rumah tangga 900 watt. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat miskin.
“Kalau tinggal di perumahan real estate, tidak bisa minta gratis sampah. Ini soal keadilan,” tegasnya.
Aduan Publik Lewat Aplikasi Lontara
Wali Kota juga memperkenalkan sistem pengaduan berbasis digital melalui aplikasi Lontara.
Seluruh RT/RW diwajibkan mengunduh aplikasi tersebut agar dapat memantau dan meneruskan aduan warga secara cepat.
Dia menegaskan bahwa aduan yang tidak ditindaklanjuti dalam dua hari akan langsung masuk ke ponsel pribadinya untuk segera dievaluasi.
“Persoalan jalan, sampah, dan drainase harus cepat diselesaikan. Alhamdulillah, tahun ini banjir di Makassar jauh berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya, mengingatkan.
Paparan Program Strategis
Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga memaparkan sejumlah program strategis yang tengah berjalan, di antaranya.
Selanjutnya, Appi mengingatkan agar RT/RW meninggalkan sekat-sekat politik dan kepentingan kelompok.
Menurutnya, seluruh RT/RW kini adalah bagian dari Pemerintah Kota Makassar yang bertugas menyukseskan program pembangunan.
“Hari ini tidak ada lagi orangnya A, orangnya B, atau orangnya C. Semua adalah orangnya Wali Kota Makassar,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, mantan Bos PSM itu juga menekankan pentingnya tata kelola bantuan sosial yang adil dan transparan.
Pemerintah Kota Makassar, kata dia, akan memaksimalkan sistem pembagian sembako dan bansos berbasis digital, menjadikan Makassar sebagai salah satu kota percontohan nasional.
Ia menegaskan tidak boleh lagi ada anggapan bantuan sosial hanya diberikan kepada kerabat RT atau RW.
“Tidak boleh lagi ada cerita yang dapat bantuan itu sepupunya Pak RT atau Pak RW. Bansos harus sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung program prioritas pemerintah kota, termasuk program seragam sekolah gratis.
Ketua Golkar Makassar ini menegaskan, sekolah bukan tempat bisnis dan program seragam gratis bertujuan meringankan beban orang tua siswa.
“Sekolah bukan penjual baju. Pemerintah menyediakan dua pasang seragam setiap tahun ajaran baru untuk anak-anak kita,” terangnya.
Munafri juga menyampaikan terkait rumah bersama bagi anak muda disebut Makassar Creative Hub, sebagai ruang pengembangan kapasitas anak muda sekaligus penghubung pencari kerja dan pemberi kerja.
Begitu pun program akses air bersih. Dimana, PDAM dengan upaya penyaluran air ke wilayah-wilayah yang selama puluhan tahun belum terlayani.
Selain itu, pembangunan Stadion Untia, yang saat ini tengah memasuki proses tender dan pembangunan, dengan target penyelesaian pada 2027–2028.
Seluruh Ketua RT dan RW dijanjikan undangan gratis saat peresmian stadion.
Di akhir arahannya, Wali Kota menegaskan komitmen integritas pemerintahan dengan melarang segala bentuk pungutan liar di tingkat kelurahan.
RT dan RW diminta bekerja sama dengan lurah untuk saling mengawasi serta melaporkan oknum ASN yang menyalahgunakan kewenangan atau fasilitas negara.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan RT/RW sebagai tulang punggung pemerintah wilayah agar tetap fit dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat.
